Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKN Dapat Nomor Urut 9 di Pemilu 2024

Kompas.com - 14/12/2022, 20:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mendapatkan nomor urut 9 untuk Pemilu 2024.

Hal ini berdasarkan pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 yang dilangsungkan pada malam ini di kantor KPU RI, Rabu (14/12/2022).

Ketua Umum PKN, Gede Pasek, mengambil langsung bola undian berisi nomor urut tersebut.

"Kita mendapatkan nomor urut yang terbesar, nomor sembilan!" ungkap Pasek.

Partai ini sebelumnya bernama Partai Karya Perjuangan yang terdaftar pada 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008.

Baca juga: Profil Partai Kebangkitan Nusantara, Cita-cita Politik Para Loyalis Anas Urbaningrum

Partai itu kemudian dideklarasikan ulang dengan nama baru Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Jakarta pada 28 Oktober 2021 yang didirikan loyalis Anas Urbaningrum.

Pasek menyebutkan, loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang kini menjabat sekretaris jenderal PKN.

Pasek juga pernah menjadi anggota Partai Demokrat mulai dari 2008 sampai 2014. Dia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014.

Sejak berdiri, Pasek meyakini partainya bisa ikut serta dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Nomor Urut Pemilu Parpol Lama Berpeluang Tak Diundi Lagi, PKN Sindir Budaya Malu Penguasa

"Kita masih sangat optimis, dengan kekuatan gotong royong dan berdikari, kita siap untuk di 2024 berkompetisi biar memberikan ruang alternatif lah," kata Pasek saat dihubungi, Senin (1/11/2021).

Sebagai informasi, malam ini KPU RI melangsungkan pengundian dan penetapan nomor urut untuk 17 partai politik yang hasil verifikasi sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Tujuh belas partai politik tersebut terdiri dari 9 partai politik parlemen yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP serta 8 partai nonparlemen meliputi PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Buruh, dan Garuda.

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu resmi mengakomodasi usulan agar nomor urut partai politik DPR alias parpol pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 tak perlu lagi diundi pada Pileg 2024.

Baca juga: Resmi, 17 Parpol Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya...

Perppu ini bahkan memberikan keleluasaan kepada parpol pemenang Pileg 2019 untuk memilih, apakah hendak menggunakan nomor urut pada Pileg 2019 atau ikut undian nomor urut baru untuk Pileg 2024.

"Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com