Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Menkes: Dalam Masa Transisi dari Pandemi ke Endemi

Kompas.com - 24/01/2023, 22:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana vaksin berbayar dilakukan dalam rangka transisi pandemi menuju endemi.

Ia menyatakan, pemerintah juga tidak bermaksud memperjualbelikan vaksin Covid-19.

"Bukan diperjualbelikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi itu kan penting sekali bahwa dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi, yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga di vaksinasi," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Budi menyatakan, rencana vaksin berbayar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bukan penerima bantuan iuran (PBI).

Sehingga, dengan demikian masyarakat mampu bisa membeli vaksin jika sedang membutuhkan.

Baca juga: Menkes Beri Sinyal Vaksin Booster Covid-19 Bakal Berbayar ke Non-PBI

 

"Jadi kita lihat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standartnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri (vaksin)," ucap Budi.

Terkait vaksinasi Covid-19 berbayar, Budi menyatakan tentunya akan ada mekanisme penyuntikan seperti biasanya.

Adapun penyuntikan dosis vaksin tetap tak bisa dilakukan sembarangan.

Penyuntikan vaksin wajib dilakukan oleh pihak berwenang seperti rumah sakit atau puskesmas.

"Nanti jual kan enggak hanya di apotek, harusnya kan diberikannya (penyuntikan) di rumah sakit atau di puskesmas," tutur Budi.


Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan adanya vaksin booster Covid-19 berbayar.

Dia mengatakan, vaksin akan dikenakan biaya terhadap mereka yang bukan PBI.

"Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," kata Budi dalam Raker Komisi IX DPR, Selasa.

Baca juga: Vaksin Booster Covid-19 Dosis Kedua Dimulai Hari Ini

 

"Senilai 10 dolar kan artinya masih di bawah 200 ribu, jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," tambahnya.

Penggolongan vaksin untuk PBI tersebut, kata Budi, dimaksudkan agar beban negara terfokus untuk membantu masyarakat miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com