Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Menkes: Dalam Masa Transisi dari Pandemi ke Endemi

Ia menyatakan, pemerintah juga tidak bermaksud memperjualbelikan vaksin Covid-19.

"Bukan diperjualbelikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi itu kan penting sekali bahwa dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi, yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga di vaksinasi," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Budi menyatakan, rencana vaksin berbayar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bukan penerima bantuan iuran (PBI).

Sehingga, dengan demikian masyarakat mampu bisa membeli vaksin jika sedang membutuhkan.

"Jadi kita lihat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standartnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri (vaksin)," ucap Budi.

Terkait vaksinasi Covid-19 berbayar, Budi menyatakan tentunya akan ada mekanisme penyuntikan seperti biasanya.

Adapun penyuntikan dosis vaksin tetap tak bisa dilakukan sembarangan.

Penyuntikan vaksin wajib dilakukan oleh pihak berwenang seperti rumah sakit atau puskesmas.

"Nanti jual kan enggak hanya di apotek, harusnya kan diberikannya (penyuntikan) di rumah sakit atau di puskesmas," tutur Budi.

Dia mengatakan, vaksin akan dikenakan biaya terhadap mereka yang bukan PBI.

"Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," kata Budi dalam Raker Komisi IX DPR, Selasa.

"Senilai 10 dolar kan artinya masih di bawah 200 ribu, jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," tambahnya.

Penggolongan vaksin untuk PBI tersebut, kata Budi, dimaksudkan agar beban negara terfokus untuk membantu masyarakat miskin.