Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Capres Tak Harus Dirinya, Puan Maharani Dianggap Paham Betul Aturan Main Pencapresan di PDI-P

Kompas.com - 15/01/2023, 14:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno menilai bahwa Ketua DPP PDI-P Puan Maharani memahami betul soal anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) di PDI-P, termasuk pencapresan.

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Puan yang meyakini bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menunjuk kader partai banteng terbaik untuk dicalonkan sebagai presiden.

Dari pernyataan itu, Puan juga menyebut bahwa capres dari PDI-P tidak harus dirinya.

"Arti hak prerogatif yang ada pada Ketum, tradisi dan strategi partai," kata Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/1/2023).

Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, Puan dalam beberapa kali pertemuan dan kesempatan juga tak pernah membahas pencapresan.

Baca juga: Politikus PDI-P: Puan Juga Tak Tahu Siapa Capres yang Akan Diputuskan Megawati

Sebaliknya, Puan justru selalu menekankan soliditas partai.

Puan, sebut Hendrawan, tak ingin timbul keretakan di partai, apalagi perihal pencapresan.

"Partai yang solid syarat menjadi partai yang bonafid. Buat apa berebut tiket capres bila perebutan tersebut menimbulkan keretakan internal," imbuh dia.

Hendrawan mengingatkan bahwa mekanisme pencapresan di PDI-P memutuskan menyerahkan sepenuhnya pada Megawati.

Hal itu dianggap sebagai aturan main yang perlu dipatuhi semua kader PDI-P, termasuk Puan.

"Aturan mainnya sudah jelas, diserahkan sebagai kewenangan Ketum," tutup Hendrawan.

Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani meyakini bahwa Megawati Soekarnoputri bakal menunjuk kader PDI-P terbaik untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Baca juga: Kandidat Capres PDI-P Disebut Masih Berkutat antara Dua Nama, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani

Menurut Puan, capres PDI-P tak harus dirinya sekalipun dia merupakan putri Megawati pemimpin tertinggi partai.

"Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip pada Jumat (13/1/2023).

Sebagai putri Megawati, Puan mengaku tak mendapat perlakuan istimewa. Ketua DPR RI itu juga bilang, dirinya tidak pernah meminta jabatan apa pun ke ibundanya.

Menurut Puan, Megawati mampu membedakan peran sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com