Korban Pelanggaran HAM Berat Akan Dapat Kompensasi dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat ditanya soal langkah konkret yang akan diambil pemerintah setelah Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Saya pikir ada macam-macam, ada pemulihan hak, ada kompensasi, dan seterusnya," kata Moeldoko di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Istana Diduga Intervensi KPU soal Peserta Pemilu, Moeldoko: Apa Kepentingannya?

Moeldoko tidak menyebutkan bentuk pemulihan hak maupun besaran kompensasi yang akan diterima oleh para korban pelanggaran HAM berat.

Namun demikian, ia memastikan, kompensasi dan pemulihan hak itu akan diberikan kepada seluruh korban 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Jokowi.

"Iya (untuk semua korban), yang 12 itu," ujar Moeldoko.

Penyesalan negara atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu disampaikan Jokowi saat menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara, Rabu kemarin.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat," kata Jokowi.

Baca juga: Amnesty International: Pengakuan Jokowi atas Pelanggaran HAM Berat Tak Ada Artinya Tanpa...

Ada 12 pelanggaran HAM berat yang dimaksud Jokowi, yakni peristiwa 1965-1966; penembakan misterius (1982-1985); peristiwa Talangsari, Lampung (1989); peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis, Aceh (1989); peristiwa penghilangan orang secara paksa (1997-1998).

Kemudian, kerusuhan Mei (1998); peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II (1998-1999); peristiwa pembunuhan dukun santet (1998-1999); peristiwa Simpang KKA, Aceh (1999); peristiwa Wasior, Papua (2001-2002); peristiwa Wamena, Papua (2003); dan peristiwa Jambo Keupok, Aceh (2003).

"Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial," kata Jokowi.