Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu atau Perpanjang Masa Jabatan, Tidak Masuk Akal

Kompas.com - 09/01/2023, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa partainya menolak siapa pun yang menyuarakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, Pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Jadi, satu setengah tahun jelang pemilu, kalau ada yang teriak tunda atau perpanjang, menurut saya itu tidak masuk akal. Setuju tidak?" kata Puan dalam acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P Seluruh Indonesia, Senin (9/1/2023).

"Setuju," jawab seluruh kader PDI-P peserta Bimtek.

Baca juga: Ngaku Tak Deg-degan soal Pengumuman Capres-Cawapres PDI-P, Puan: Itu Garis Tangan

Salah satu alasan penolakan tersebut karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Di sisi lain, PDI-P juga telah menyiapkan strategi untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Kalau lihat semangatnya pada 2023, saya optimis. Menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) ke-50, saya optimis bahwa perintah atau penugasan ketum (ketua umum) untuk memenangkan PDI-P hatrick. Insya Allah akan terjadi. Siap?" ujar Puan.

"Siap," jawab seluruh kader PDI-P.

Ia menambahkan, tahun 2023 adalah tahun penting bagi seluruh partai politik. Sebab, seluruh parpol akan mempersiapkan strategi dalam menghadapi pemilu mendatang.

Catatan Kompas.com, wacana menunda Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden merebak dua sampai tiga tahun ke belakang.

Terbaru, Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Pada 8 Desember lalu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Baca juga: Puan ke Kader PDI-P soal Capres: Enggak Usah Bingung, Ketum Sudah Punya Nama di Kantongnya

Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Meski demikain, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menolak wacana tersebut dan menegaskan bahwa Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com