"Bagaimana Mungkin Nasdem Tetap Bersama Jokowi, tapi Hendak Koalisi dengan Oposisi..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, sulit bagi Partai Nasdem untuk tetap berada di barisan partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Sebabnya, Nasdem berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024, dua parpol dari kalangan oposisi.

"Menurut saya, sulit buat Nasdem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Logikanya, kata Yunarto, jika Nasdem hendak bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu kini sudah punya pandangan berbeda terhadap kebijakan pemerintah.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Menurut Yunarto, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujarnya.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Menguat, Menteri Nasdem Jadi Sasaran?

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka.

Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah?" kata dia.

Oleh karenanya, menurut Yunarto, jika Nasdem hendak berkongsi dengan oposisi, hendaknya partai restorasi itu fokus dengan rencana ke depan.

Seharusnya tak menjadi soal jika ke depan isu reshuffle menteri-menteri Nasdem jadi kenyataan. Dengan demikian, Surya Paloh dan jajarannya justru tak terbebani dengan posisi mereka di pemerintahan Jokowi.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, reshuffle menteri-menteri Nasdem sangat mungkin dilakukan karena faktor politik semata.

Alasannya, bukan sebab Nasdem hendak mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), melainkan karena mereka berencana berkoalisi dengan oposisi.