Syarat Penahanan terhadap Tersangka

KOMPAS.com – Penahanan tersangka merupakan wewenang penyidik kepolisian ataupun penuntut umum kejaksanaan.

Terdapat sejumlah syarat yang dapat membuat seorang tersangka ditahan.

Aturan mengenai penahanan tersangka ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan tersangka harus memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Baca juga: Bedanya Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Syarat subjektif penahanan

Syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya rasa khawatir dari aparat penegak hukum. Syarat subjektif tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.

Syarat subjektif penahanan tersangka menurut KUHAP, yakni:

• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
• adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Baca juga: Aturan Hukum terkait Penangkapan dan Penahanan Anak

Syarat objektif penahanan

Syarat objektif merupakan kepentingan menurut hukum. Syarat objektif berarti syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Adapun syarat objektif penahanan tersangka menurut KUHAP, yakni:

• tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih;
• tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun tetapi termasuk dalam:
  • Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 351 Ayat 1, Pasal 353 Ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP;
  • Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471);
  • Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
  • Pasal 36 Ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Referensi:

• Purwoleksono, Didik Endro. 2015. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.
• Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)