“Selain itu, kami di bidang manajerial berhasil membentuk unit berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebanyak 13 unit (target 11) dan terdapat satu unit (target 1) kerja yang menerapkan pelayanan publik,” imbuh Nyoman.
Bentuk dukungan terhadap program prioritas Kementerian KP
Pada kesempatan tersebut, Nyoman mengungkapkan, BRSDM terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian KP melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Utamanya, kata dia, dukungan pada sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat luas di berbagai daerah.
“Di bidang pendidikan kelautan dan perikanan, lulusan 2018-2022 ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 5.109 lulusan dari Program Studi (Prodi) Budi Daya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan,” ucap Nyoman.
Adapun rinciannya, program Kampung Perikanan Budi Daya sejumlah 1.506 lulusan dari Prodi Budi Daya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan.
Baca juga: Sektor Kelautan dan Perikanan Sumbang PNBP Sebesar Rp 1,79 Triliun
Kemudian, program Kampung Nelayan Maju mencapai 3.524 lulusan dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.
“Pada 2022, lulusan tahun ini ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 1.085 orang dari Prodi Budidaya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan,” jelas Nyoman.
Untuk rinciannya, program Kampung Perikanan Budi Daya sejumlah 328 orang dari Prodi Budi Daya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan.
Kemudian, program Kampung Nelayan Maju mencapai 754 orang dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.
“Sementara itu, BRSDM dalam bidang pelatihan KP pada 2022 telah menyelenggarakan pelatihan kepelautan,” kata Nyoman.
Baca juga: Genjot Jumlah Wirausahawan, Kemenkop UKM Gelar Pelatihan di Jember
Pelatihan tersebut, sebut dia, bertujuan untuk menunjang program Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 4.290 peserta dan 5.620 peserta untuk program Kampung Perikanan Budi Daya dan Kampung Nelayan Maju.
Adapun di bidang penyuluhan, Nyoman menjelaskan, BRSDM pada 2022 telah menyebarkan sebanyak 607 penyuluh dalam mendukung program prioritas Kementerian KP.
Kemudian, sebanyak 42 penyuluh diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah lingkup Kementerian KP.
“Selain itu, ada 301 penyuluh diberi tugas dalam hal pendampingan bantuan sarana prasarana budi daya sistem bioflok,” jelas Nyoman.
Baca juga: Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe