Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Diprediksi Rugi jika Sandiaga Hengkang, PPP Dulang Keuntungan Elektoral

Kompas.com - 30/12/2022, 13:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Partai Gerindra akan merugi jika ditinggalkan oleh Sandiaga Uno yang diisukan hendak merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain kehilangan salah satu kader terbaik, dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 juga bakal berkurang.

"Keluarnya Sandi dari Gerindra tentu akan merugikan Gerindra karena hilangnya salah satu kader terbaiknya. Endorse partai terhadap Prabowo tentu akan berkurang," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Sandiaga Uno: Isu Saya Tinggalkan Gerindra Mungkin karena Sering Ikut Kegiatan PPP

Sebaliknya, kata Ari, PPP akan banyak mendulang keuntungan jika Sandiaga bergabung. Partai berlambang Kabah itu diprediksi mendapat limpahan elektoral atau efek ekor jas dari elektabilitas Sandiaga yang terbilang lumayan.

Sementara, buat Sandi, bermanuver ke partai lain merupakan bagian dari upayanya untuk mewujudkan ambisi maju sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres).

"Bagi Sandi sendiri ini adalah langkah peruntungan politik mengingat dia tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres dari Gerindra sementara dia ingin mencari tiket dari PPP," ujar Ari.

Gerindra sendiri telah menegaskan bahwa mengusung Prabowo sebagai capres adalah harga mati. Buat partai berlambang garuda itu, Prabowo adalah roh partai.

Oleh karenanya, menurut Ari, tak heran jika Gerindra antipati terhadap kadernya yang bermbisi maju di pilpres.

Baca juga: Sinyal Kekecewaan Gerindra di Balik Desas-desus Hengkangnya Sandiaga ke PPP...

Ari menilai, para elite Gerindra tak bisa menutupi kekecewaan mereka mendengar kabar kadernya bakal merapat ke partai lain. Boleh jadi, Sandi dinilai memberontak karena bermanuver untuk kepentingan pilpres.

"Saya memaknai adanya kekecewaan sekaligus mempertanyakan sikap Sandiaga Uno yang mbalelo (memberontak) terhadap keputusan final Gerindra yg akan mencapreskan Prabowo," kata Ari.

Terlepas dari itu, Ari menambahkan, Sandi seharusnya berpikir matang terkait ini. Sebab, oleh sejumlah lembaga survei, PPP diprediksi bakal lenyap dari DPR pasca Pemilu 2024 karena diperkirakan tidak memenuhi presidential threshold atau ambang batas Parlemen 4 persen.

Dengan demikian, saham politik partai pimpinan Muhamad Mardiono itu di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan PPP, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut pun tak akan seberapa besar.

"Jadi andai PPP mengusulkan nama Sandiaga sebagai capres atau cawapres dalam KIB tentu masih menunggu hasil akhir rembukan para anggota KIB," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, belakangan berembus isu Sandiaga Uno hendak hengkang dari Gerindra dan merapat ke PPP. Isu ini menyusul kabar kesiapan Sandiaga untuk maju sebagai capres.

"Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman Fraksi PPP bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota PPP," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Halaman:


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com