Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Mahfud, Bupati Karanganyar Minta Maaf Usai Sebut Tak Diluluskan di UMS

Kompas.com - 29/12/2022, 11:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Mahfud Md menerima kunjungan Bupati Karanganyar Jawa Tengah Juliyatmono, di kantornya, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Dalam pertemuan itu, hadir juga Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Aidul Fitri Siada.

Adapun kedatangan Juliyatmono untuk meminta maaf dan memberikan keterangan bahwa pernyataannya yang menyebut Mahfud tidak meluluskannya di mata kuliah politik hukum tidak benar.

Baca juga: Mahfud MD Berdialog dengan Kiai dan Pengurus PBNU Bahas Penyelesaian HAM 1965

"Jadi sengaja saya undang ke sini dia karena ada pernyataan bahwa dia itu diwisuda di UMS bulan Desember lulus sebagai S2 padahal dia sudah kuliah sejak tahun 2005," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

"Katanya karena mata kuliahnya Pak Mahfud tidak lulus sehingga dia malas kuliah lalu pergi, kalimatnya gitu, malas kuliah lalu pergi. Karena apa? 'Pak Mahfud tuh subjektif kalau didebat terus saya ndak diluluskan gitu'," sambungnya.

Mahfud mengaku kaget dengan pernyataan Juliyatmono itu. Apalagi pernyataan itu sudah tersebar di berbagai media sosial.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Kerusuhan Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Mahfud mengatakan, pernyataan itu juga menyangkut integritas akademis UMS dan dirinya.

"Oleh sebab itu saya klarifikasi kepada yang bersangkutan apa betul dia tidak lulus dari saya, kemudian malas kuliah karena didebat karena dia Golkar saya PKB, katanya waktu itu," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Juliyatmono mengakui kekhilafannya dan menarik kembali pernyataannya.

Baca juga: [HOAKS] Megawati Resmi Tunjuk Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar

Ia juga meminta maaf atas pernyataannya itu. Juliyatmono menjelaskan bahwa dalam mata kuliah Politik Hukum, ia lulus dan mendapatkan nilai B.

"Jadi saya khilaf, mohon maaf dan itu sama sekali tidak benar apa yang saya sampaikan itu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com