Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Catat Peningkatan Penyampaian LHKPN di 2022, Jadi 98,24 Persen

Kompas.com - 28/12/2022, 23:17 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada peningkatan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara maupun Aparat Penegak Hukum (APH) mencapai 98,24 persen.

"Tingkat penyampaian LHKPN per 15 Desember 2022 mencapai 98,24 persen, dengan jumlah yang sudah patuh secara lengkap disertai dengan surat kuasa mencapai 94,69 persen," kata Nurul Ghufron saat jumpa pers "Kinerja dan Capaian KPK 2022" di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Dikutip dari Antara, Rabu (28/12/2022), Ghufron mengungkapkan bahwa jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 94,47 persen.

"Harapannya dengan laporan kinerja ini, setiap penyelenggara negara maupun APH itu merasa terpantau tentang lalu lintas keuangan dirinya,” ujar Ghufron.

Baca juga: KPK Sebut 300.000 Lebih Pejabat Wajib Lapor LHKPN, Ini Instansi Paling Rawan Korupsi

KPK menilai keberhasilan pencapaian kepatuhan LHKPN tersebut tidak terlepas dari 208 kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN secara luring ataupun daring selama 2022.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan, KPK telah memeriksa terhadap 162 LHKPN sampai dengan 15 Desember 2022.

Dengan rincian; 32 pemeriksaan untuk pemenuhan permintaan dari internal KPK; 66 untuk pemenuhan kerja sama dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain; dan sisanya 64 merupakan inisiatif direktorat.

Adapun dari inisiatif direktorat, satu laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, satu laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, satu laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi, dan 10 laporan diteruskan ke aparat pengawasan internal lembaga untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih rinci karena terdeteksi adanya penerimaan gratifikasi.

"Sedangkan 51 laporan lainnya tidak terdapat temuan yang signifikan untuk diteruskan ke pihak terkait," kata Ghufron.

Baca juga: KPK Imbau Instansi Copot Pejabatnya yang Tak Lapor LHKPN

Selain itu, sebagai bentuk partisipasi dalam mengawasi LHKPN, per 15 Desember 2022 masyarakat telah mengakses e-announcement LHKPN sebanyak 1,19 juta kali dan didominasi masyarakat di kota besar.

"Jumlah ini meningkat 170 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Ghufron.

Sementara untuk program tahun 2023, Ghufron menyebut bahwa Direktorat PP LHKPN juga akan melakukan beberapa kegiatan selain kegiatan rutin pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN sebagaimana amanat Undang-Undang.

Di antaranya, kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (parpol) sebagai persiapan penyampaian LHKPN dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan meningkatkan peran serta aparat pengawasan internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD dalam mengawasi pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara di instansinya masing-masing.

Berita ini tayang di Antaranews.com dengan link https://m.antaranews.com/berita/3325224/kpk-catat-penyampaian-lhkpn-capai-9824-persen?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=top_category

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com