Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Tunjukkan Gestur Tak Biasa Setelah Nasdem Capreskan Anies, Sinyal Kekecewaan?

Kompas.com - 27/12/2022, 12:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Presiden Joko Widodo menunjukkan gelagat tak biasa sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Gestur ini diduga merupakan bentuk ketidaksukaan Jokowi atas manuver Nasdem mencapreskan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Stafsus Mensesneg: Besok Juga Tidak Soal

Saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi sempat menyinggung soal jangan sembrono memilih capres.

Lalu, awal November kemarin presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video.

Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tidak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.

"Bagi saya, kunci utamanya ini adalah karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres," ujar Adi.

Bagaimanapun, lanjut Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Dia bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok yang kontra dengan Jokowi.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Sementara, sebagai presiden, Jokowi menginginkan penggantinya kelak mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.

Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, atau meneruskan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Tanah Air.

Persoalannya, keinginan presiden itu mungkin tak terwujud jika Anies menjadi penggantinya kelak. Oleh karenanya, menurut Adi, wajar saja jika Jokowi menunjukkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem.

"Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan," katanya.

Langkah Nasdem mencapreskan Anies itu juga berimbas pada mencuatnya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Adi, tanda-tanda reshuffle bakal digelar dalam waktu dekat kian nyata. Jokowi belum lama ini lagi-lagi menyinggung soal pergantian menteri.

Dua parpol koalisi pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengungkap rencana reshuffle pada awal Januari 2023. Menurut kedua partai, reshuffle bakal mencakup menteri urusan ketahanan pangan dan ekonomi.

Terbaru, sinyal reshuffle datang dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Partai pengusung Jokowi itu bahkan terang-terangan meminta presiden mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Sebenarnya, kata Adi, tak ada persoalan besar menyangkut kinerja menteri-menteri Nasdem. Oleh karenanya, dia yakin wacana perombakan kabinet kali ini murni karena alasan politis pencapresan Anies.

"Jadi bagi saya reshuffle ini murni persoalan politik karena Nasdem mengusung Anis yang jelas-jelas selama ini adalah tokoh oposisi berseberangan dengan pemerintah," tutur Adi.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat baru-baru ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melempar wacana reshuffle pascadeklarasi Nasdem terhadap pencapresan Anies Baswedan.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com