Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farhat Abbas Sebut Permintaan Maaf Hasnaeni Terkait Dugaan Asusila oleh Ketua KPU karena Adanya Intimidasi

Kompas.com - 26/12/2022, 19:11 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasnaeni alias Wanita Emas meminta maaf telah menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Ashari melakukan tindak asusila.

Pengacara Hasnaeni, Farhat Abbas mengatakan, pernyataan maaf itu dilakukan karena adanya dugaan tekanan dan intimidasi.

"Itu tekanan dan intimidasi," ujar Farhat melalui pesan singkat, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Farhat Abbas Wakili Hasnaeni, Laporkan Ketua KPU Terkait Kesusilaan

Farhat mengatakan, bukti intimidasi tersebut terlihat dari kronologi waktu permintaan maaf dan pelaporan kasus yang berbeda.

"Rekaman (permintaan maaf dibuat) 11 Desember, Hasnaeni buat laporan 22 Desember," imbuh dia.

Dia menduga pihak Hasyim memaksa Wanita Emas mencabut kuasa hukumnya terhadap Farhat Abbas dan meminta laporan tersebut dicabut.

Akan tetapi, Farhat Abbas kembali mendapat kuasa, lantara Hasnaeni mengirimkan foto surat pernyataan pembatalan pencabutan kuasa hukum terhadap Farhat Abbas yang sebelumnya dia buat.

"Hingga itu kami sampai saat ini terus jadi pengacara Has (Hasnaeni)," imbuh dia.

Baca juga: DKPP Proses Aduan Farhat Abbas atas Terlapor Ketua KPU

Farhat Abbas juga menegaskan, proses pelaporan kasus dugaan asusila yang dituduhkan kepada Ketua KPU tetap berjalan.

"Laporan DKPP tetap lanjut, Bareskrim tetap lanjut," ucap dia.

Sebelumnya beredar video klarifikasi Hasnaeni yang meminta maaf telah menyebut Ketua KPU RI Hasyim Ashari melakukan tindak asusila yang mengaku dibuat 11 Desember 2022.

"Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Ashari beserta jajarannya," ujar Hasnaeni dalam video tersebut.

"Bahwa video yang beredar yang mengatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU, maka saya katakan bahwa hal itu tidak benar," sambung dia.

Kompas.com mencoba menghubungi Hasyim Ashari terkait dugaan tindak asusila tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Hasyim belum memberikan jawaban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com