Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan 5 Terdakwa Kasus Minyak Goreng Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi memutuskan untuk menunda sidang tuntutan kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Sedianya, hari ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) membacakan tuntutan terhadap lima terdakwa kasus itu.

Mereka adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistens Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Baca juga: Lima Terdakwa Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng Bakal Dituntut Hari Ini

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.

“Hari ini agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, bagaimana Bu Jaksa?" kata Hakim Liliek dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Atas pertanyaan itu, Jaksa lantas mengajukan permohonan penundaan sidang lantaran tuntutan terhadap para terdakwa belum siap.

“Terima kasih majelis, sebelumnya pada hari ini kami dijadwalkan untuk membacakan tuntutan, namun karena ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan yang sangat penting dalam tuntutan sampai hari mungkin belum bisa kami bacakan,” kata Jaksa.

“Jadi kami memohon kepada majelis untuk memberi waktu kepada kami,” ucap dia.

Atas permohonan tersebut, Hakim Liliek pun membuat penetapan agar sidang dengan agenda tuntutan digelar Kamis (22/12/2022) besok.

“Demkian ya karena tuntan belum siap, saya beri waktu untuk besok tanggal 22 Desember jam 14.00,” ujar Hakim Liliek.

Dalam kasus ini, eks Dirjen Daglu itu didakwa melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah.

Baca juga: Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Duga Grup Wilmar Raup Keuntungan Ilegal Rp 1,6 Triliun

Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) juga diduga telah memperkaya orang lain maupun korporasi.

Menurut Jaksa, perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp 18,3 triliun.

Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.

“Merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925,” kata Jaksa saat membacakan dakwaannya Rabu (31/8/2022)

Lebih lanjut, Jaksa menyebut, dari perhitungan kerugian negara sebesar Rp 6 triliun, negara menanggung beban kerugian Rp 2.952.526.912.294,45 atau Rp 2,9 triliun.

Menurut Jaksa, kerugian keuangan negara itu merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan fasilitas persetujuan ekspor (PE) produk CPO dan turunannya atas perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Wilmar, Grup Permata Hijau, dan Grup Musim Mas.

Wisnu dan empat tersangka lain didakwa memanipulasi pemenuhan persyaratan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Baca juga: Lin Che Wei Sebut Dakwaan Jaksa dalam Sidang Kasus Ekspor CPO Keliru

DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit memenuhi stok dalam negeri. Sementara itu, DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri.

Akibat DMO tidak disalurkan, negara akhirnya mesti mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu beban masyarakat.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam penyaluran BLT tambahan khusus minyak goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” tutur Jaksa.

Adapun sejumlah korporasi yang menerima kekayaan dalam akibat persetujuan ekspor CPO itu adalah Grup Wilmar sebanyak Rp 1.693.219.882.064, Grup Musim Mas Rp 626.630.516.604, dan Grup Permata Hijau Rp 124.418.318.216.

Jaksa lantas mendakwa Wisnu, Lin Che Wei, Stanley, Pierre, dan Master dengan Pasal yang sama. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.