PM Belanda Kembali Minta Maaf soal Perbudakan di Indonesia, Begini Respons Kemenlu

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah masih menanti berbagai masukan dalam menyikapi permintaan maaf Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan di Indonesia.

Salah satunya adalah masukan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda.

"Terkait perkembangan ini masih dimintakan masukan dari KBRI di Den Haag," ujar Faiza saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (20/11/2022).

"Belum dapat menyampaikan respons sebelum ada masukan secara komprehensif," tambahnya.

Baca juga: Belanda Minta Maaf atas Perbudakan di Masa Kolonial, Hampir Setengah Penduduk Tak Dukung

Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12/2022) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun.

Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.

"Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya, dikutip dari kantor berita AFP.

Baca juga: Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan Masa Kolonial, Kenapa Baru Sekarang?

Ia mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento (bahasa di Kepulauan Karibia), dan Sranan Tongo (bahasa Suriname).

"Negara Belanda... memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," lanjut Rutte kepada audiens di gedung National Archive, Den Haag.

"Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengecam perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya.

Sebelummya, Pemerintah Belanda juga telah meminta maaf atas kekerasan sistematis yang dilakukan tentara Belanda di era perang kemerdekaan, tahun 1945-1949.

Hal itu disampaikan pada pada Februari 2022 oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.