Jokowi Sebut Politik Uang Masih Ada, Pengamat: Tak Ada Instrumen Audit Keuangan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa politik uang masih ada hingga saat ini.

Menurutnya, politik uang lahir karena faktor sistem pengawasan yang tidak terbuka, baik pengawasan terhadap keuangan partai politik hingga praktik kepemiluan.

Di Indonesia, Dedi melihat faktor-faktor ini terus memperpanjang praktik politik uang.

"Politik uang lahir karena sistem pengawasan yang tidak terbuka, termasuk sistem kontestasi yang tidak disiapkan oleh penyelenggara," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Perludem: Potensi Politik Uang di Pemilu 2024 Terlihat

Selain itu, Dedi menyoroti faktor instrumen audit keuangan partai politik.

Menurutnya, instrumen audit keuangan partai politik itu justru tidak ada di Indonesia.

Padahal, seharusnya instrumen itu dikelola oleh negara atau penyelenggara negara.

Lebih lanjut, Dedi berpandangan bahwa politik uang kerap terjadi saat masa kampanye pemilu.

Kemudian, ia berpendapat, politik uang masih bisa dihilangkan meski kampanye pemilu tetap dilakukan.

"Misalnya, semua rangkaian kampanye hanya dilakukan oleh penyelenggara (Pemilu), tidak diperkenankan kandidat (partai politik) melakukannya sendiri," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Sampaikan Apa Adanya, Politik Uang Masih Ada

Di sisi lain, penegakan hukum juga perlu dilaksanakan dengan tegas.

Ia menekankan, jika Indonesia ingin terbebas dari politik uang, sanksi tegas perlu diterapkan kepada siapa saja pihak yang melakukan.

"Sistem pemilihan langsung sudah benar, hanya tinggal bagaimana instrumen melakukan proses pemilihan termasuk di dalamnya siatem kampanye terbuka," kata Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa praktik politik uang dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) masih ada hingga saat ini.

Oleh karenanya, Presiden meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mencegah politik uang.

Baca juga: Jokowi Sebut Politik Uang Masih Ada, ICW: Yang Buat Sulit Diberantas karena Politisi Itu Sendiri

"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

"Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat, tapi praktiknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini nih ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia," katanya lagi.

Presiden menegaskan, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024