Menurutnya, politik uang lahir karena faktor sistem pengawasan yang tidak terbuka, baik pengawasan terhadap keuangan partai politik hingga praktik kepemiluan.
Di Indonesia, Dedi melihat faktor-faktor ini terus memperpanjang praktik politik uang.
"Politik uang lahir karena sistem pengawasan yang tidak terbuka, termasuk sistem kontestasi yang tidak disiapkan oleh penyelenggara," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).
Selain itu, Dedi menyoroti faktor instrumen audit keuangan partai politik.
Menurutnya, instrumen audit keuangan partai politik itu justru tidak ada di Indonesia.
Padahal, seharusnya instrumen itu dikelola oleh negara atau penyelenggara negara.
Lebih lanjut, Dedi berpandangan bahwa politik uang kerap terjadi saat masa kampanye pemilu.
Kemudian, ia berpendapat, politik uang masih bisa dihilangkan meski kampanye pemilu tetap dilakukan.
"Misalnya, semua rangkaian kampanye hanya dilakukan oleh penyelenggara (Pemilu), tidak diperkenankan kandidat (partai politik) melakukannya sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, penegakan hukum juga perlu dilaksanakan dengan tegas.
Ia menekankan, jika Indonesia ingin terbebas dari politik uang, sanksi tegas perlu diterapkan kepada siapa saja pihak yang melakukan.
"Sistem pemilihan langsung sudah benar, hanya tinggal bagaimana instrumen melakukan proses pemilihan termasuk di dalamnya siatem kampanye terbuka," kata Dedi.
Oleh karenanya, Presiden meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mencegah politik uang.
"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
"Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat, tapi praktiknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini nih ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia," katanya lagi.
Presiden menegaskan, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/18514191/jokowi-sebut-politik-uang-masih-ada-pengamat-tak-ada-instrumen-audit