Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SAPA PEMIMPIN

Tak Ingin PTPN Jadi Bancakan, Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

Kompas.com - 16/12/2022, 08:59 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Hotria Mariana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mendukung PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melakukan initial public offering atau IPO untuk salah satu subholding-nya di bidang sawit, PalmCo.

Andre menilai, IPO PalmCo dan revitalisasi di tubuh PTPN relevan untuk memutus tradisi "bancakan" di tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami (DPR) mendukung IPO PalmCo oleh PTPN. Dengan catatan, IPO ini betul-betul bisa mengembangkan PalmCo hadir di tengah-tengah masyarakat nantinya. PTPN juga diharapkan tidak lagi menjadi bancakan sejumlah pihak yang dapat merugikan perusahaan," ujar Andre dalam wawancara bersama Kompas.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2022).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN mendukung rencana Holding PTPN III membangun tiga subholding. Langkah tersebut seiring dengan perseroan melakukan IPO yang akan berlangsung pada 2023.

Baca juga: PTPN V Catat Laba Berjalan Rp 1,03 Triliun di Kuartal III-2022

Adapun ketiga subholding tersebut di antaranya PalmCo, SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara, dan Supporting Co. Melalui tiga subholding ini, PTPN III dapat mengoptimalkan aset dalam mendukung program ketahanan pangan.

Kementerian BUMN juga mengonsolidasikan PTPN dari 14 perusahaan menjadi 4 perusahaan. Selanjutnya, setelah mengurangi jumlah tersebut, BUMN bakal memisahkan perusahaan khusus kelapa sawit menjadi PalmCo.

Andre menegaskan, melalui IPO, kejadian kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu lalu dapat diatasi berkat perusahaan BUMN bidang sawit yang lebih sehat.

"Persoalannya, PTPN kan selama ini merugi. Sementara, pejabatnya kaya raya. Itu yang terjadi di daerah. Kami berharap, melalui IPO, PTPN dapat melakukan pembenahan dari berbagai sisi dan dikelola lebih profesional,” terang Andre.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gerindra Sumbar: Prabowo Capres, Andre Rosiade Cagub Sumbar

Pelajaran dari kasus minyak goreng

Sebagai informasi, saat ini PTPN memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 500.000 hektar (ha).

Guna mendukung ekspansi PalmCo, PTPN bakal melakukan konversi 200.000 ha tanaman karet menjadi kelapa sawit. Dengan begitu, PalmCo nantinya akan mengelola lahan kelapa sawit seluas 700.000 ha.

Lebih lanjut Andre menambahkan, kejadian minyak goreng pada beberapa waktu lalu memberi tamparan bagi seluruh pihak. Pada kasus tersebut, lanjut Andre, negara dinilai tidak mampu mengintervensi permainan oligarki.

"Negara kalah terhadap oligarki, negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, pengusaha-pengusaha itu dengan seenak menetapkan harga sehingga merugikan rakyat kecil. Ini merupakan pekerjaan rumah bersama," katanya.

Baca juga: Bangun Perekonomian Enrekang, PTPN Group Mulai Proses Budidaya Kelapa Sawit

Untuk itu, imbuh Andre, aksi IPO yang dilakukan PTPN harus didukung dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Dengan begitu, negara dapat mengintervensi aksi oligarki di bidang sawit.

Adapun intervensi oleh pemerintah, kata Ande, diperankan oleh BUMN di bidang sawit, yakni PTPN.

"Kalau BUMN-nya (masih) abal-abal, bagaimana (pemerintah) bisa mengintervensi? Bayangkan, kebutuhan minyak goreng dalam negeri 16 miliar liter. Sementara, PTPN hanya mampu menyumbang 7 juta liter. Ya enggak ada artinya fungsi PTPN. Ini salah satu permasalahannya sehingga perlu dibenahi dengan membentuk subholding PalmCo," tambahnya.

Untuk diketahui, aksi korporasi tersebut ditargetkan dilaksanakan pada kuartal kedua atau ketiga 2023.

Baca juga: Sidang Kasus Minyak Goreng Dikebut, Hakim Harap 29 Desember Sudah Putusan

Adapun pihak PTPN mengincar dana sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun dari agenda IPO PalmCo pada tahun depan.

Sejumlah lembaga dari dalam dan luar negeri bakal menjadi penasehat finansial untuk pelaksanaan IPO tersebut. Salah satunya, Mandiri Sekuritas dan McKinsey.

Dana hasil IPO tersebut rencananya akan dipakai untuk pengembangan bisnis PalmCo, terutama peningkatan jumlah lahan dan kemampuan produksi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com