Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Tak Ada Pembatasan Mobilitas Masyarakat Saat Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 13/12/2022, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan pembatasan pergerakan saat libur Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Oleh karena itu, menurut dia, akan ada lonjakan pergerakan masyarakat yang bepergian di momen liburan tersebut.

"Dan tentu ini akan memberikan suatu lonjakan penumpang yang relatif banyak, tapi dari semua itu kita tetap harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan tidak lupa kesehatan," kata Budi dalam rapat Komisi V DPR, Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Daging Ayam di Semarang Meroket, Rp 38.000 Per Kg

Budi mengatakan, hal ini akan berbeda jika dibandingkan liburan Natal dan Tahun Baru periode sebelumnya.

Menurut dia, pada periode 2020 hingga 2021, pemerintah melakukan pembatasan pergerakan di masa Natal dan Tahun Baru.

"Di mana pada sata itu kita masih membatasi karena adanya Covid," kata dia.

"Tetapi di tahun ini 2022 dan 2023 bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan," ujar dia.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan mendalami persiapan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru kali ini.

Di sisi lain, pihaknya juga telah melakukan survei melalui Badan Kebijakan Transportasi.

Baca juga: Kemendagri: Pemda Harus Betul-betul Antisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Dari situ, menurut dia, tergambar potensi pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru kali ini.

"Bahwa potensi pergerakan Nataru tahun ini adalah sebesar 44,1 juta atau 16 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang akan bepergian," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com