Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 18:15 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan, pihaknya bakal mengungkap kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) akibat keracunan obat sirup hingga ke akar-akarnya.

Dia menyebut, Komnas HAM akan menggali kasus ini, termasuk soal dugaan adanya mafia obat terkait.

Sebab, dia menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memiliki pengawasan obat beredar yang baik.

"Kita melihat bahwa BPOM tidak punya protokol keselamatan terhadap obat yang beredar tadi makanya ini harus kita ungkap ke akar-akarnya termasuk ke mafia obat-obatan," kata Hari dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Dalami Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Sebagai langkah awal, pihaknya akan memanggil BPOM tanggal 23 Desember 2022. Pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan dari badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi obat dan makanan tersebut.

"Kami akan memanggil BPOM di 23 Desember untuk kita mencari keterangan. Secara sistem ini sudah salah kaprah, bagaimana kemudian obat yang sudah puluhan tahun ini sudah lolos dan kemudian memakan korban jiwa," ucap Hari.

Ia menyatakan, pemanggilan juga dilakukan setelah adanya aduan dari keluarga korban gagal ginjal akut bersama kuasa hukumnya.

Dia menyebut, Komnas HAM sudah menerima pengaduan dari masyarakat sipil terkait hal serupa sampai tiga kali.

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Komnas HAM pun sudah berusaha memanggil perusahaan farmasi yang terlibat dalam lingkaran kasus, termasuk PT Afi Farma. Namun, mereka mangkir dari panggilan.

Terkait kasus ini, kata Hari, Komnas HAM menganggapnya sebagai kejadian luar biasa.

"Bagi kami kejadian luar biasa karena korbannya adalah 200 orang sehingga ini perlu kita cermati dan akan kita masukkan dalam rapat paripurna Komnas HAM. Nantinya akan bisa dibentuk tim adhoc ke masalah keracunan obat-obatan," ujar Hari.

Kasus gagal ginjal mulai ramai pada September 2022, setelah meninggi sejak bulan Agustus 2022.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 324 kasus gagal ginjal di 27 provinsi.

Selama beberapa minggu terakhir, sudah tidak ada penambahan kasus.

Baca juga: Anaknya Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Warga Ini Melapor ke Polda Metro Jaya

Sejauh ini, Kemenkes bersama BPOM dan beberapa pihak terkait mendalami kasus.

BPOM menduga, distributor bahan baku obat menyuplai zat kimia berbahaya murni, yakni etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), bukan lagi sebatas cemaran.

Kepala BPOM Penny Lukito beberapa waktu lalu menyampaikan, pandemi Covid-19 diduga membuat bahan baku obat sulit didapatkan.

Celah ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengoplos bahan baku dan dikirim ke perusahaan farmasi.

Pada akhirnya, perusahaan farmasi tidak melakukan pemeriksaan kembali atas bahan baku obat yang didapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

Nasional
Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Nasional
Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Nasional
PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

Nasional
Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Nasional
Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Nasional
KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Nasional
4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Anggap JPU Tidak Fokus ke Perkara

Pengacara Putri Candrawathi Anggap JPU Tidak Fokus ke Perkara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.