Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 10:53 WIB

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, negara akan memberi perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di mana pun mereka berada.

“Tugas konstitusional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tidak hanya berlaku di Tanah Air saja, tetapi di mana ada orang Indonesia, di situ, negara harus hadir melindungi,” katanya.

Dia mengatakan itu saat meninjau program pelayanan pemberian paspor bagi WNI yang overstay di Arab Saudi (pasporisasi) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Saudi, Rabu (7/12/2022).

Puan berharap, program pasporisasi dapat memfasilitasi seluruh WNI di Arab Saudi yang membutuhkan kelengkapan dokumen kewarganegaraan.

“DPR RI berkomitmen mendukung penuntasan program ini. Saat ini ada sekitar lebih dari 221.000 WNI yang overstay dan membutuhkan paspor,” tegasnya dalam siaran pers, Kamis (8/12/2022).

Program pasporisasi digagas lantaran banyak WNI di Arab Saudi yang mengalami overstay, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Akibat overstay, dokumen kewarganegaraan mereka menjadi tidak berlaku. Menurut KJRI Jeddah, setiap hari ada 30-60 orang di Jeddah yang terjaring petugas Arab Saudi karena tidak berdokumen.

Puan mengapresiasi program gotong royong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tersebut.

“Karena salah satu akibat dari overstay dan tidak punya paspor adalah Bapak Ibu WNI tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua,” ujarnya.

Program pasporisasi bertujuan memberi kepastian hukum status kewarganegaraan bagi WNI di Arab Saudi. Program ini juga membantu proses kepulangan WNI yang overstay.

“Saya pesan kepada para petugas agar melayani WNI kita dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah memudahkan dan melindungi mereka. Jadi prosesnya harus rapi, mudah dimengerti, dan cepat,” ungkapnya.

Baca juga: Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal Pemimpin Berambut Putih

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, program pasporisasi dapat membuat WNI bisa kembali ke Tanah Air apabila hendak pulang.

“Ini penting, karena jangan sampai Bapak/Ibu tercabut dari akarnya, yaitu Tanah air Indonesia. Memiliki paspor RI berarti memiliki identitas Indonesia. Jadi harus benar-benar menjadi orang Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya paspor, kata Puan, ada kepastian hukum status kewarganegaraan bagi WNI di Arab Saudi. 

Dengan begitu, WNI di Saudi tidak lagi sulit dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan dokumen kewarganegaraan.

“Kalau ada yang sakit jadi bisa ke rumah sakit karena bisa menunjukkan dokumennya. Kemudian bisa punya akses layanan perbankan untuk transaksi keuangan seperti mengirim uang ke keluarga di Indonesia,” papar Puan.

“Lalu, anak-anak juga jadi bisa sekolah serta makin terlindungi dari praktik trafficking,” imbuhnya dalam peninjauan itu didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Duta Besar (Dubes) RI untuk Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono.

Baca juga: Puan Dorong Minimum Essential Force Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Bantuan program pasporisasi

Adapun program pasporisasi memberi kesempatan WNI yang overstay untuk menerima bantuan sosial, membuka rekening di perwakilan perbankan Indonesia di Saudi, dan mengurus sekolah anak-anaknya.

Tak hanya itu, pasporisasi juga membantu pendataan untuk pemilihan umum (pemilu) dan pendataan akurat jumlah WNI di Saudi, serta menjamin perlindungan dokumen WNI, khususnya PMI.

Selama tidak berdokumen kewarganegaraan, WNI yang overstay tidak bisa beraktivitas normal. Jika sakit, mereka tidak bisa ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dokumen.

Dengan status stateless, para WNI tersebut juga tidak memiliki akses perbankan untuk transaksi keuangan.

Baca juga: Tunjukkan Keakraban, Puan-Ganjar Berupaya Redam Konflik Terbuka

Anak-anak WNI yang tak memiliki dokumen pun tidak bisa sekolah. WNI tak berdokumen juga memiliki daya tawar rendah ketika bekerja serta rawan menjadi korban perdagangan manusia.

Kemudian, mereka juga tidak bisa keluar dari Arab Saudi, termasuk tidak bisa pulang ke Indonesia.

Pada pelaksanaan program polarisasi, KJRI Jeddah memberi layanan bagi WNI hingga ke wilayah Thaif dan Madinah.

Selain di Jeddah, penerbitan paspor bagi WNI overstay di Arab Saudi berlangsung pula di KBRI Riyadh.

Meski program pasporisasi membantu WNI, Puan menyoroti tarif yang dikenakan dalam program tersebut.

Untuk penerbitan paspor, WNI dikenakan biaya 100 real atau sekitar Rp 415.000 jika masih memiliki paspor lama namun kedaluwarsa.

Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Cepat Tangani Korban Gempa Cianjur: Bangun RS Darurat

Jika paspor lama rusak, biaya penerbitan paspor seharga 250 real atau sekitar Rp 1 juta. Apabila paspor hilang, tarifnya menjadi 390 real atau sekitar Rp 1,2 juta.

“Intinya warga senang. Tapi tadi ada yang minta harganya dimurahin. Kapasitasnya juga masih kurang banyak, tidak maksimal. Harus jadi evaluasi,” pinta Puan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan, harga yang dikenakan kepada pemohon paspor semua sama. Namun, masa berlaku paspor program pasporisasi 10 tahun.

Dia menyebutkan, program pasporisasi dilaksanakan tanpa ada program khusus dari Pemerintah Arab Saudi.

“Program ini akan dilanjutkan terus sesuai permintaan dari Ketua DPR RI,” terang Yasonna.

Puan berinteraksi dengan WNI

Pada kesempatan itu, Puan melihat dan mengecek proses pasporisasi di KJRI Jeddah, mulai dari pendaftaran, verifikasi data diri WNI, hingga proses pembuatan paspor, seperti pengambilan sidik jari dan foto diri.

Baca juga: Menteri Bahlil Lahadalia Puji Puan Maharani, Sebut Sudah Punya Tiket soal Maju sebagai Capres

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga sempat berinteraksi dengan WNI yang sedang menjalani proses pasporisasi.

“Susah nggak buatnya? Apakah bertele-tele? Dipersulit atau ada pungli nggak?” tanya Puan kepada seorang WNI bernama Kholifah (46) yang sedang mengurus pembuatan paspor.

Kholifah yang bekerja sebagai PMI menyatakan, program pasporisasi yang diikutinya sangat bermanfaat. Menurutnya, pelayanan pembuatan paspor yang diterima baik dan tidak ada pungli.

“Nggak ada, Bu. Lancar semua. Saya senang banget ada program ini,” jawab perempuan asal Madura itu.

Puan kemudian berbincang dengan WNI lain bernama Sayati binti Madawi yang sudah tinggal di Jeddah selama 20 tahun.

Baca juga: Pamer Foto Makan Bareng Ganjar, Anies, Prabowo, dan Puan, Ini Alasan Gibran

Ia tak memegang paspor Indonesia sejak 2015. Lewat program ini, Sayati sekaligus mendaftarkan anaknya untuk dibuatkan paspor Indonesia.

“Minta tolong Ibu supaya pembuatan paspor anak saya diperlancar. Katanya fotonya beda. Di paspor lama (yang sudah kadaluarsa) masih kecil, sekarang anak saya sudah besar,” katanya.

Puan pun menjelaskan kepada Sayati untuk mengikuti proses pembuatan paspor bagi anaknya. Dia memastikan kebutuhan WNI akan dilayani secara maksimal.

“Ini makanya diverifikasi dulu ya dokumennya,” tuturnya.

Puan juga mengajak dialog dua orang PMI. Salah satu pekerja migran bernama Ari Kusuma berharap pemberlakukan program pasporisasi diperpanjang.

“Waktunya terlalu singkat dan penerimaan paspor lama, mohon dipercepat,” ungkap PMI yang sudah bekerja di Saudi selama 15 tahun tersebut.

Sementara itu, PMI bernama Arfah yang baru bekerja di Saudi selama tiga tahun mengaku kehilangan paspor karena diambil majikannya.

“Alhamdulillah ada program pasporisasi. Terima kasih, Bu Puan,” tutur PMI asal Sulawesi Barat itu.

Baca juga: Subsidi Rp 6,5 Juta buat Motor Listrik Dapat Kritik dari DPR

Mendengar kabar itu, Puan meminta Menkum HAM Yasonna terus melanjutkan program pasporisasi. Dengan begitu, tak ada lagi WNI yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

“Saya sebagai Ketua DPR akan terus mendorong dan membantu program ini. Ini program bagus banget, harus dilanjutkan,” pesannya.

Selama meninjau pelaksanaan pasporisasi, Puan juga mendapati para pemohon paspor merasa senang atas program tersebut.

Para WNI yang sedang mengurus paspor pun menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Puan.

Pemohon paspor mengaku sangat terbantu dengan program pasporisasi. Mereka menyatakan, informasi program pembuatan paspor Indonesia dari media sosial.

“Semua datang sukarela atas kemauan sendiri kan? Semoga semuanya lancar, ya,” ujar Puan.

“Iya ibu, terima kasih,” timpal para WNI yang membuat paspor.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, DPR Minta BNPT dan Densus 88 Polri Cari Aktor Intelektualnya

Di akhir acara, Puan menyerahkan dokumen paspor yang telah terbit kepada 10 orang WNI.

Sebanyak lima paspor merupakan milik pelajar Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan lima paspor lainnya milik pekerja migran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.