Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2022, 10:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, dirinya kurang setuju dengan rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan demi memenuhi kebutuhan pasok beras ke Perum Bulog.

Adapun pemerintah sudah membeli beras impor. Hanya, beras impor itu belum masuk ke Indonesia.

"Saya selaku Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) juga kurang setuju dengan impor beras," ujar Moeldoko saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (4/12/2022).

Akan tetapi, Moeldoko menjelaskan, kebutuhan beras masyarakat Indonesia mencapai 2,5 juta ton per bulan.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Menurutnya, setiap bulan itu pula masyarakat menyisakan beras. Hanya, kondisi itu terjadi apabila dalam kondisi normal.

"Kalau nanti ada kekeringan, ada banjir, ada hama yang masif, itu juga persoalan. Akan mengganggu pasokan itu," tuturnya.

Moeldoko kembali menekankan bahwa impor beras adalah opsi terakhir. Namun, dia mengingatkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memikirkan 270 juta masyarakat Indonesia.

"270 juta masyarakat Indonesia yang konsumsi beras kita itu seperti Jepang 30 tahun yang lalu. Jadi kita itu betul-betul konsumsi berasnya itu cukup tinggi," kata Moeldoko.

Baca juga: Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan impor memang hanya dilakukan apabila diperlukan saja.

Arief mengatakan. pihaknya lebih senang untuk menggunakan produksi negeri sendiri ketimbang impor.

"Tapi kalau enggak perlu (beras), ya ngapain. Gitu ya. Itu prinsip. Jadi kita lebih senang gunakan semua produk yang diproduksi di Indonesia. Ini perintahnya Presiden juga demikian," terang Arief.

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras setelah adanya polemik soal data ketersediaan beras nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pemerintah sudah membeli beras impor, hanya saja beras tersebut belum masuk ke Indonesia.

Baca juga: Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

"Sekarang kita beli tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan karena saya belum 1-2 hari ini belum kontak lagi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Hal ini menyusul dengan adanya rencana impor beras lewat Perum Bulog untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Namun, Mendag tidak mau menyebutkan negara yang akan memasok beras ke Indonesia.

"Kalau negaranya itu Bulog yang tahu," imbuhnya.

Zulhas menuturkan dirinya menyetujui rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras agar stoknya terpenuhi.

Baca juga: Soal Rencana Impor Beras, Buwas: Yang Kita Lakukan Perintah Negara, Bukan Maunya Bulog

Dengan begitu, kata dia, kapanpun Bulog akan mengimpor bisa segera dieksekusi jika diperlukan.

"Kalau diperlukan, segara! Persetujuannya sudah, masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami kasih kapan saja, jadi kalau enggak bisa memenuhi 6 hari itu, silahkan (impor) mau satu hari, setelah itu mau dua hari silahkan," ungkap Zulhas.

Dia menilai, pasokan beras di gudang Bulog memang sangat diperlukan lantaran tugas Bulog menjaga stabilitas harga dan pasokan. Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga beras sangat besar pengaruhnya pada peningkatan inflasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Nasional
Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Nasional
2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.