Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2022, 10:21 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, dirinya kurang setuju dengan rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan demi memenuhi kebutuhan pasok beras ke Perum Bulog.

Adapun pemerintah sudah membeli beras impor. Hanya, beras impor itu belum masuk ke Indonesia.

"Saya selaku Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) juga kurang setuju dengan impor beras," ujar Moeldoko saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (4/12/2022).

Akan tetapi, Moeldoko menjelaskan, kebutuhan beras masyarakat Indonesia mencapai 2,5 juta ton per bulan.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Menurutnya, setiap bulan itu pula masyarakat menyisakan beras. Hanya, kondisi itu terjadi apabila dalam kondisi normal.

"Kalau nanti ada kekeringan, ada banjir, ada hama yang masif, itu juga persoalan. Akan mengganggu pasokan itu," tuturnya.

Moeldoko kembali menekankan bahwa impor beras adalah opsi terakhir. Namun, dia mengingatkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memikirkan 270 juta masyarakat Indonesia.

"270 juta masyarakat Indonesia yang konsumsi beras kita itu seperti Jepang 30 tahun yang lalu. Jadi kita itu betul-betul konsumsi berasnya itu cukup tinggi," kata Moeldoko.

Baca juga: Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan impor memang hanya dilakukan apabila diperlukan saja.

Arief mengatakan. pihaknya lebih senang untuk menggunakan produksi negeri sendiri ketimbang impor.

"Tapi kalau enggak perlu (beras), ya ngapain. Gitu ya. Itu prinsip. Jadi kita lebih senang gunakan semua produk yang diproduksi di Indonesia. Ini perintahnya Presiden juga demikian," terang Arief.

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras setelah adanya polemik soal data ketersediaan beras nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pemerintah sudah membeli beras impor, hanya saja beras tersebut belum masuk ke Indonesia.

Baca juga: Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

"Sekarang kita beli tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan karena saya belum 1-2 hari ini belum kontak lagi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Hal ini menyusul dengan adanya rencana impor beras lewat Perum Bulog untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Namun, Mendag tidak mau menyebutkan negara yang akan memasok beras ke Indonesia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com