Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Kompas.com - 01/12/2022, 13:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) curiga Ferdy Sambo semula berniat melindungi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Agus Andrianto dalam kasus dugaan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebab, dalam laporan hasil penyelidikannya dahulu, Sambo mengaku menemukan dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini.

Namun, dengan adanya dugaan itu, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) tersebut tak meminta Kapolri untuk menindak Agus.

"Rekomendasi yang diberikan oleh Ferdy Sambo di dalam surat laporan penyelidikan 7 April 2022 menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dalam tanda kutip melindungi Kabareskrim dan pihak-pihak lain yang diduga menerima dana dari pertambangan ilegal tersebut," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada Kompas.com, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Berdasarkan data dan informasi yang diterima IPW, kata Sugeng, surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani Ferdy Sambo ketika masih menjabat sebagai Kadiv Propam itu diserahkan ke Kapolri.

Surat tersebut berisi laporan dugaan penyetoran uang dari sejumlah pihak ke beberapa petinggi Polri untuk biaya perlindungan praktik tambang ilegal di Kaltim supaya tak ditindak polisi.

Beberapa petinggi Polri itu diduga tak hanya melanggar kode etik, tetapi juga pidana berupa gratifikasi dan suap.

Namun, kata Sugeng, dalam suratnya, Sambo justru merekomendasikan Kapolri supaya memerintahkan Kabareskrim melakukan pengawasan terhadap praktik perlindungan tambang ilegal.

Baca juga: Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Sugeng menduga, rekomendasi ini dibuat untuk melindungi Kabareskrim dan pihak-pihak lain yang disinyalir menerima uang panas itu.

"Terkait latar belakang mengapa melindungi, menurut IPW adalah untuk menjaga status quo, agar tidak terjadi kegaduhan pada saat itu," ujarnya.

Sekarang, kata Sugeng, begitu situasi berubah, Sambo hendak "balas dendam". Bukan tidak mungkin mantan jenderal bintang dua Polri itu bermaksud menyerang Kabareskrim setelah terjerat kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang kini menyeretnya ke penjara.

"Sekarang dia (Ferdy Sambo) sudah dalam posisi sebagai terdakwa. Posisinya sekarang tentu akan menyerang balik," kata Sugeng.

Kendati demikian, Sugeng menegaskan, ini baru berupa dugaan. Agar semuanya jelas, dugaan kasus tambang ilegal harus segera diperiksa Polri secara komprehensif.

Nama-nama petinggi Polri yang diduga terlibat harus diperiksa supaya perkara ini tidak menjadi isu semata dan berujung fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut IPW pemeriksaan itu harus dilakukan oleh tim khusus gabungan internal dan eksternal. Misalnya dari eksternal ada Kompolnas, kalau dari internal dari berbagai satuan kerja misalnya Irwasum, Propam, kemudian Reserse," tutur Sugeng.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com