Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Kompas.com - 30/11/2022, 18:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan tidak hanya melayani orang dari kalangan miskin saja.

Budi mengatakan BPJS Kesehatan tidak memandang status sosial ataupun suku.

"Kalau dibilang buat orang miskin saja, salah. Dia harus cover semua. Kaya, miskin, tua, muda, suku apapun, Aceh, Papua, semua agamanya apapun itu, di-cover. Itu namanya jaminan kesehatan nasional," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Namun, yang membedakan adalah, BPJS Kesehatan bisa mengakomodasi kebutuhan lebih tinggi untuk orang miskin. Pasalnya, pemerintah memang harus mensubsidi kebutuhan masyarakat miskin.

Baca juga: Orang Kaya Pakai BPJS, Menkes: Kalau Butuh Obat Non-generik, Bayar Sendiri

Sementara, orang kaya harus bayar sendiri, misalnya dengan menggunakan asuransi swasta mereka.

"Sehingga orang mampu tidak membebani sistem kesehatan nasional ini," ucapnya.

Budi turut membeberkan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya selalu defisit dalam beberapa tahun terakhir.

Dirinya pun diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit lagi ke depannya.

Kemudian, Budi bercerita mengenai pengalamannya memiliki perusahaan asuransi.

Baca juga: Menkes Sentil Orang Kaya Berobat Pakai BPJS, Ternyata Ini Akar Masalahnya

"Saya tahu sekali gagalnya perusahaan asuransi itu seperti apa. Teman-teman lihat ada Bumiputera, Jiwasraya. Itu gagalnya kenapa sih. Karena janji yang kita berikan, liability yang kita janjikan, itu terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan," papar Budi.

"Jadi misalnya, kita bilang di Jiwasraya nanti, 'kalau pensiun saya akan kasih kamu Rp 100 juta. Ini ada 10 juta pemegang polis, semuanya saya akan kasih Rp 100 juta'. Padahal sesudah kita hitung uang yang ada di perusahaan asuransi tersebut, untuk 10 juta orang ini, kalau dihitung sampai mereka pensiun ini dibungain uangnya enggak cukup, cuma setengah," sambungnya.

Belajar dari kejadian seperti itu, Budi tidak ingin BPJS Kesehatan memberikan janji yang terlalu besar, namun ternyata tidak mampu membayar pada akhirnya.

Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit lagi.

Baca juga: Cek Daftar 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Menkes membeberkan bahwa BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, bahkan ada di antaranya yang termasuk golongan konglomerat alias orang superkaya.

Budi curiga banyak pengeluaran klaim berobat yang nominalnya relatif besar justru datang dari peserta dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.

Halaman:


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com