Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Prabowo Jadi Menteri Jokowi Saja Mau, Mengapa Tidak kalau Jadi Cawapres Ganjar?

Kompas.com - 26/11/2022, 09:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, Prabowo Subianto tak akan keberatan jika menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, jika Prabowo saja bersedia jadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju usai dua kali kalah bersaing dengan Joko Widodo, maka, dia juga tak akan menyoal kalau jadi pendamping Ganjar.

"Kalau dilihat dari Prabowo mau jadi menterinya Jokowi, apa yang membuat dia tidak mau jadi wakil presidennya Ganjar Pranowo?" kata Ray kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Menurut Ray, kans duet Prabowo dengan Ganjar pada Pilpres 2024 terbuka lebar. Namun, kerja sama keduanya dinilai lebih efektif jika Ganjar yang jadi calon presiden (capres), sedangkan Prabowo jadi calon RI 2.

Baca juga: Prabowo: Carilah Pemimpin Cerdas, kalau Bodoh Mana Bisa Cari Solusi

Ray menilai, PDI Perjuangan tak akan rela jika partainya "hanya" diberi kursi calon RI-2. Sebab, PDI-P merupakan partai penguasa.

Perolehan suara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga jauh mengungguli Gerindra pada Pemilu 2019, meski saat itu Gerindra berada di urutan kedua.

Gerindra dinilai akan mengambil langkah politik yang berpotensi mendatangkan keuntungan paling besar besar buat mereka.

"Bagi Gerindra, apa pun ceritanya partai ini harus punya capres atau cawapres karena itu salah satu cara mereka untuk menjadikan partai ini menjadi bahan perbincangan di 2024," ujar Ray.

"Kalau mereka tidak mencalonkan sama sekali baik di capres maupun cawapres, partainya juga tidak akan kelihatan," tuturnya.

Baca juga: Pasca Isu Prabowo-Ganjar, PKB Berniat Tetapkan Deadline Pencapresan Bersama Gerindra

Jika Ganjar dan Prabowo berduet, Ray menilai, keduanya punya peluang besar untuk menang.

Ganjar sendiri sejak lama digadang-gadang menjadi capres karena modal elektabilitasnya yang besar. Menurut survei banyak lembaga, tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu kerap menempati urutan puncak, bahkan mengungguli Prabowo.

Ray yakin, seandainya Ganjar jadi capres dan Prabowo cawapresnya, keduanya mampu mengalahkan Anies Baswedan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu benar-benar maju di panggung pemilihan.

Menurutnya, Ganjar punya peran besar untuk memikat suara pemilih secara luas, sedangkan Prabowo mempertahankan suara pemilih loyalnya agar tak beralih ke Anies.

"Jadi satu yang nyerang, artinya yang ngambil banyak pemilih dalam hal ini adalah Ganjar, dan satu lagi bertahan dalam hal ini adalah Prabowo agar pemilih pemilih loyal Prabowo itu nggak pindah ke Anies Baswedan," kata Ray lagi.

Sebelumnya, muncul isu Prabowo bakal berduet dengan Ganjar Pranowo pada pemilu mendatang. Merespons ini, Gerindra tak menjawab tegas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, isu itu mungkin muncul sebagai sebuah gagasan.

"Ya, namanya ide gagasan atau perdebatan antara siapa yang paling pas dengan siapa itu berjalan terus, dan saya belum dengar secara eksplisit, tapi mungkin ada saja yang membicarakan pasangan tertentu," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Gerindra Ingin Prabowo-Muhaimin Segera Bertemu, Bahas Apa?

Budi pun menyebut, banyak tokoh yang berpotensi mendampingi Prabowo pada pemilu mendatang. Untuk itu, pembahasan cawapres masih terus berjalan di internal Gerindra.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga tak banyak berkomentar soal ramainya isu ini. Dia mengatakan, ihwal pencapresan menjadi wewenang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Mana kita tahu, gitu lho. Ibu (Megawati) lah, yang itu," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com