Gerindra Ingin Prabowo-Muhaimin Segera Bertemu, Bahas Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ingin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk membahas soal pendirian Sekretaris Bersama (Sekber) Koalisi Gerindra-PKB.

“Harapan kita, minggu depan itu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin itu punya waktu yang sinkron,” tutur Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

“Kita akan usahakan minimal sebelum tutup tahun juga, (Sekber Gerindra - PKB) itu sudah kita resmikan,” sambungnya.

Dia menambahkan, pembicaraan tentang peresmian Sekber Gerindra-PKB ini, tak harus dibarengi deklarasi pengusungan pasangan calon (paslon) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Adapun dalam nota kesepakatan koalisi antara kedua partai, kewenangan penentuan calon (capres) presiden dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diputuskan oleh Prabowo dan Muhaimin.

“Ya kalau pembicaraan capres dan cawapres kan bisa duduk bareng kapan saja, enggak usah pas peresmian Sekber kan juga bisa dilakukan, karena yang menentukan cuma dua orang itu,” paparnya.

Dasco yakin Prabowo dan Muhaimin menperhitungkan momentun pengumuman capres-cawapres. Oleh karena itu, semua pihak di internal partai masing-masing, hanya bisa menunggu keputusan keduanya.

“Bahwa kemudian kan satu dan lain hal antara lain (soal) waktu (deklarasi), itu pembicaraan belum selesai, ya kita tunggu saja,” imbuhnya.

Diketahui koalisi Gerindra-PKB diisukan goyah setelah munculnya wacana Prabowo bakal berpasangan dengan Ganjar Pranowo untuk menghadapi Pilpres mendatang.

Muhaimin pun buka suara atas isu tersebut. Ia mengancam bakal membentuk komposisi baru jika wacana itu terealisasi.

Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menegaskan bahwa respons Muhaimin itu ditunjukkan karena kaget atas kemunculan wacana tersebut.

Ia menegaskan PKB tak sepakat dengan ide mengawinkan Prabowo dengan Ganjar, karena hal itu berarti merusak kesepakatan koalisi yang sudah ada.

Akan tetapi, Huda mengeklaim pihak Gerindra telah menyatakan tetap menghormati kesepakatan koalisi.