Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kans Duet Prabowo-Ganjar, antara Ancaman Cak Imin dan Skandal Kardus Durian

Kompas.com - 24/11/2022, 06:34 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Gerindra sulit capai kesepakatan dengan PDI-P

Dalam pandangan Ari wacana duet Prabowo-Ganjar sulit tercapai karena PDI-P enggan kadernya menjadi nomor dua.

Sikap itu dipandang realistis, karena jumlah perolehan suara partai berlambang banteng itu pada Pemilu 2019 lebih besar ketimbang Gerindra.

Kala itu PDI-P menjadi parpol dengan perolehan suara terbesar, mencapai 27,5 juta suara atau setara 19,33 persen dari total suara sah nasional.

Sedangkan Gerindra berada di urutan ketiga karena mendapatkan 17,5 juta suara atau 12,57 persen dari keseluruhan suara.

Baca juga: Hubungan PKB-Gerindra Goyah, PDI-P Sebut Muhaimin Selalu Dekat dengan Puan dan Mega

“Padahal dalam rumus koalisi yang mengedepankan partai, dan elektabilitas tertinggi, sangat rugi jika PDI-P menempatkan Ganjar sebagai pengantinnya Prabowo,” ungkap dia.

“Raihan suara PDI-P jauh lebih tinggi dari Gerindra, dan elektabilitas Ganjar juga di atas Prabowo,” sambungnya.

Sulitnya Gerindra bekerja sama dengan PDI-P untuk merealisasikan Prabowo-Ganjar juga nampak dari sikap kader elitnya.

Baca juga: Belum Paham Maksud Cak Imin soal Komposisi Baru, Jazilul: PKB Tetap Solid Bersama Gerindra

Sampai saat ini, tak ada kader elit atau pengurus DPP PDI-P yang menanggapi wacana tersebut.

Komunikasi politik Gerindra dengan PDI-P belum terjalin, karena bersifat satu arah.

“Terlaksananya sepasang pengantin Prabowo-Ganjar hanya disuarakan elit-elit Gerindra saja,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com