Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Upayakan Akselerasi Transisi Energi, Kementerian ESDM Luncurkan ETM Country Platform

Kompas.com - 17/11/2022, 16:53 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022).

“Dengan adanya ETM Country Platform menunjukkan capaian dari semua pihak yang telah berusaha dengan maksimal untuk mendukung transisi energi dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Rida Mulyana saat mewakili Kementerian ESDM dalam peluncuran ETM Country Platform tersebut.

Rida Mulyana mengatakan, pemerintah telah mengkaji berbagai macam pendekatan dalam pembiayaan transisi energi, khususnya peralihan dari batubara menjadi energi lebih bersih dan skema kemitraan pembiayaan transisi energi yang terjangkau.

Adapun untuk mencapai NZE tahun 2060, Rida mengatakan, pengurangan emisi karbon pada enhanced nationally determined contribution (E-NDC) ditargetkan sebesar 32 persen di tahun 2030.

Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi rendah emisi, seperti menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas.

Baca juga: Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kementerian ESDM Akselerasi Transisi Energi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rida Mulyana dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia. Dok. Humas Kementerian Ditjen EBTKE Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rida Mulyana dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia.

Tidak hanya itu, kata dia, pemerintah juga akan menggunakan teknologi co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pengembangan teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilizations and Storage (CCUS) untuk mencapai keseimbangan antara target produksi gas dan penurunan emisi, serta pembangunan pembangkit EBT secara masif hingga 700 gross weight (GW).

"Kemudian dengan melakukan pensiun dini 33 PLTU dengan total kapasitas sebesar 16,8 GW,” ucap Rida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/11/2022).

Meski demikian, Rida menjelaskan, untuk mengembangkan EBT membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, keterlibatan pihak swasta mutlak diperlukan.

“Total investasi yang dibutuhkan akan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS) sampai tahun 2060,” kata Rida.

Baca juga: Menteri ESDM Bakal Pensiunkan 33 PLTU untuk Kurangi Emisi Karbon

Selain RIda, hadir dalam peluncuran tersebut adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, President Asian Development Bank, President Islamic Development Bank, dan President Word Bank.

Selain mereka turut hadir juga Menteri Keuangan dan Ekonomi dari beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Afrika Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ETM Country Platform menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menganalisis sumber pendanaan di sektor energi untuk menyediakan energi yang handal dan terjangkau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia. Dok. Humas Kementerian Ditjen EBTKE Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia.

“Hal ini yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Indonesia terhadap Perjanjian Paris terkait perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, platform inilah yang akan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta untuk mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.

“ETM Country Platform memfasilitasi untuk Indonesia menyiapkan rencana investasi transisi energi dan pendanaan investasi iklim untuk mempercepat mempensiunkan PLTU yang berbahan baku batubara. Hal ini menjadi salah satu dari pendanaan multilateral terbesar di dunia untuk aksi perubahan iklin di negara berkembang,” ucap Sri Mulyani.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com