Prinsip Jurisdiksi Ekstra Teritorial: Melindungi Data Pribadi hingga Korban KDRT di Luar Negeri

Sebagaimana dilansir GOV.UK yang mempublikasikan tulisan dengan judul: Policy paper Extraterritorial jurisdiction factsheet (Update 11 Juli 2022) menegaskan bahwa, dengan penerapan prinsip ini maka warga negara Inggris yang melakukan pelanggaran KDRT di luar Inggris dapat diadili di Inggris.

Inggris mendasarkan hukum nasionalnya, pada Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (“Konvensi Istanbul”).

Konvensi ini menetapkan standar yang mengikat dalam hukum internasional, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menghukum pelaku. Inggris telah menandatangani Konvensi Istanbul pada Juni 2012.

Berdasarkan Pasal 44 Konvensi Istanbul memungkinkan penegak hukum Inggris dapat menuntut tindakan kriminal yang dilakukan di luar Inggris oleh warga negara Inggris atau orang yang biasa tinggal di Inggris.

Konvensi mencakup hal cukup luas, meliputi kekerasan psikologis, fisik, seksual, penguntitan, KDRT, dll.

Pertanyaan kritis diungkap oleh Anthony J. Colangelo, Profesor dari Southern Methodist University AS.

Anthony menyatakan, bahwa prinsip ekstrateritorialitas adalah fenomena fundamental. Anthony juga secara kritis lebih jauh bertanya tentang kapan dan bagaimana Amerika Serikat dapat menjalankan kekuasaan hukum di luar perbatasan AS itu.

Apa yang dipikirkan Anthony juga menjadi pemikiran banyak pakar hukum. Namun meskipun penerapan dan penegakan hukum lintas negara tidaklah mudah, tidak berarti kita harus meninggalkan prinsip ini, apalagi di era digital di mana batas teritorial begitu samar bahkan terlintasi secara online kapan saja.

Kebijakan pemerintah Inggris secara umum adalah, bahwa tindak pidana paling baik jika ditangani oleh sistem peradilan pidana negara tempat pelanggaran itu terjadi.

Namun jika tersangka tidak diadili di negara lain, maka penuntutan akan dilakukan di Inggris jika orang yang dituduh secara fisik berada di Inggris dan menyangkut kepentingan umum.

RKUHP KDRT dan Cyber Crime

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga pada prinsipnya menerapkan prinsip jurisdiksi ekstrateritorial. RKUHP saat ini tengah dibahas di Parlemen.

Asas ini terdapat pada Pasal 4 RKUHP. Penuangan asas ini dalam RKUHP menunjukan respons yang baik terhadap fenomena Cybercrime yang marak saat ini.

Pasal 4 RKUHP menyatakan bahwa, ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, atau, Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Pasal 4 Huruf c, prinsipnya memberlakukan hukum Indonesia terhadap perbuatan pidana yang akibatnya dialami atau terjadi di Indonesia.

Prinsip ini tampaknya belum mencakup tindakan KDRT yang dilakukan WNI di luar negeri (terhadap WNI atau siapapun) yang berada di luar negeri. Hal yang terakhir ini akibatnya justru dirasakan oleh individu yang berada di luar negeri dan bukan di Indonesia.

KDRT saat ini bisa terjadi lintas teritorial. Ancaman kegiatan menguntit (cyber stalking), pelecehan daring, bisa terjadi secara online melalui sarana digital dan melampaui batas-batas negara.

Dalam beberapa kasus, hal ini memiliki korelasi juga dengan pelanggaran data pribadi, pencemaran nama baik, dan tindakan tidak menyenangkan.

Sudah saatnya Indonesia menerapkan prinsip ini lebih luas. Tentu dengan selektif dan tidak mengeneralisasi untuk semua rezim hukum.