Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Migrasi "Politik" TV Analog ke Digital

Kompas.com - 16/11/2022, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MIGRASI siaran TV analog ke digital yang dikenal dengan Analog Switch-Off (ASO) akhirnya diberlakukan mulai 2 November 2022.

Perpindahan itu dilandasi bahwa alokasi siaran TV analog dan pelayanan internet sama-sama menggunakan frekuensi pita 700 MHz. Dengan “diberhentikannya” siaran analog, maka beban frekuensi tersebut berkurang.

Peristiwa ini, sejatinya peristiwa biasa, kalau tidak ada embel-embel TV analog sebagai kemiskinan, dan kepentingan siaran dengan kampanye partai tertetu.

Sebelum ini, peralihan teknologi TV telah terjadi secara langsam, dari TV hitam putih, disusul TV “tabung” berwarna, LCD TV, LED TV hingga akhirnya Smart TV.

Smart TV menandai simbol peralihan teknologi TV analog ke digital yang sesungguhnya.

Namun dalam kasus ASO terdapat dua catatan kritis yang perlu didiskusikan dalam tulisan ini. Pertama, ASO kaitannya dengan “subsidi” pemilik TV analog dan efek politik dari migrasi TV analog ke digital.

Terkait “subsidi” biasanya dikonotasikan dengan kemiskinan. Dalam konteks ini, pemilik TV analog dikategorikan kaum marginal yang layak mendapat bantuan Set Top Box (STB).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terdapat 7,9 juta rumah tangga miskin, 6,7 juta terdampak ASO atau pemilik TV analog.

Mereka bagian dari audien yang mendambakan acara populis (musik dangdut, sepakbola, dll), yang ditayangkan siaran TV-TV dalam MNC Group.

Karena itu terdapat persinggungan politik antara pemerintah dan juragan MNC Group yang menggunakan TV analog sebagai bagian dari kampanye partainya.

Pemerintah latah agar programnya dianggap populis, peduli rakyat kecil, maka itu harus diikuti dengan subsidi.

Subsidi bisa saja dianggap sebagai katup pengaman sosial normal apabila terkait dengan kebutuhan substansial warga seperti subsidi bahan bakar (BBM), tarif angkutan umum, kebutuhan pokok, dan kebutuhan esensial warga lainnya seperti kesehatan.

Subsidi untuk kebutuhan tersier (hiburan) menjadi keniscayaan karena sebagian “warga miskin” belanja paket data melebihi anggaran kebutuhan pokok.

Demikian halnya TV, mereka yang penggemar berat acara hiburan di televisi rela “mengecangkan ikat pinggang” untuk beli LCD TV, LED TV, bahkan Smart TV atas nama kepuasan spiritual dan emosional. TV mereka bisa secanggih milik “orang berduit”.

Pemerintah tidak ingin mendapat kecaman bahwa ASO menyengsarakan pemilik TV analog, maka membungkam “keluhan” mereka dengan menawarkan atau memberikan Set Top Box (STB) atau decoder.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com