Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2022, 10:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK merelaksasi aturan lalu lintas hewan rentan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) berbasiskan status vaksinasi.

Relaksasi ini dibuat lantaran tren penambahan kasus aktif PMK secara nasional terpantau menurun, walaupun masih terekam penambahan kasus di tingkat provinsi dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Relaksasi pun tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Kewilayahan yang berlaku mulai tanggal 12 November 2022.

Baca juga: Cerita Abah Mamad Kehilangan Banyak Hewan Ternak karena PMK, Berharap Bantuan Pemda

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Nasional, Wiku Adisasmito mengatakan, relaksasi dibuat lantaran pengetatan lalu lintas yang terlalu ketat turut berpengaruh kepada tersendatnya perputaran roda ekonomi dalam bidang pangan dan peternakan.

Beberapa masalah yang ditemui akibat pengetatan tersebut antara lain, terhambatnya suplai hewan untuk kebutuhan pembibitan dan indukan, terhambatnya suplai daging sebagai bahan baku pengolahan produk hewan, hingga berkurangnya pendapatan peternak yang merupakan pelaku utama perdagangan ternak rentan PMK.

Baca juga: Catat Nol Kasus Baru PMK, Sukoharjo Tetap Batasi Akses Keluar Masuk Hewan Ternak

"Melihat situasi penyakit dan perkembangan penanganan PMK, guna menstabilisasi suplai ternak dan produk hewan rentan PMK serta memulihkan kondisi ekonomi, relaksasi lalu lintas khususnya hewan rentan PMK menjadi penting untuk dilakukan," kata Wiku dalam siaran pers, Selasa (15/11/2022).

Wiku menjabarkan, ada beberapa bentuk relaksasi yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.

Melalui beleid teranyar, masyarakat diizinkan untuk melalulintaskan hewan rentan PMK dari kabupaten/kota zona merah ke kabupaten/kota zona merah antar provinsi.

Syaratnya, hewan ternak minimal sudah divaksin PMK dosis pertama atau menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK dengan waktu pengujian maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan.

Baca juga: 695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Syarat ini berlaku tidak hanya untuk tujuan dipotong, melainkan juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu untuk tujuan perdagangan.

"Lalu lintas hewan rentan PMK untuk tujuan perdagangan antar kabupaten/kota zona merah di dalam satu provinsi juga dapat dilakukan dengan syarat hewan yang akan dilalulintaskan hanyalah hewan yang telah menerima minimal vaksin PMK dosis pertama," jelas Wiku.

Surat Edaran ini turut mengatur lalu lintas hewan rentan PMK untuk tujuan pembibitan dan indukan baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota di dalam satu provinsi.

Syaratnya, hewan yang akan dilalulintaskan hanya hewan rentan PMK yang telah menerima vaksin PMK dosis pertama dan kedua.

Baca juga: Saat Inggris Alami Wabah PMK, 6 Juta Hewan Ternak Disembelih

Namun demikian, ada larangan melalulintaskan baik hewan maupun produk hewan segar rentan PMK yang berasal dari kabupaten/kota zona merah menuju kabupaten/kota zona hijau, zona kuning, dan putih; dari kabupaten/kota zona kuning menuju kabupaten/kota zona hijau dan zona putih; dan dari kabupaten/kota zona putih menuju zona hijau.

Selanjutnya, Provinsi Bali boleh melalulintaskan hewan rentan PMK dan produknya antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, menyusul aktifnya Bali menggencarkan vaksinasi selama 2 bulan terakhir hingga mencakup hampir 75 persen populasi ternak tervaksinasi.

Wiku bilang, aturan ini ditetapkan dengan harapan menstabilkan stok ternak dan pangan di wilayah Bali namun tetap berupaya mengamankan Bali sebagai tempat perhelatan KTT G20 dari PMK dengan tetap memperketat lalu lintas ternak dan produknya dari dan ke luar Provinsi Bali.

Baca juga: Hanya 3 Kecamatan Bebas PMK, Bupati Gresik Sebut Tingkat Kesembuhan Hewan Ternak 70 Persen

"Ke depannya, akan dilakukan relaksasi bertahap untuk lalu lintas ternak dan produknya sambil terus memantau kondisi Bali yang kemudian akan diatur di dalam surat edaran terbaru setelah acara KTT G20 selesai dilaksanakan," ungkap Wiku.

Lebih lanjut Wiku berharap, penetapan aturan lalu lintas hewan rentan PMK berbasis status vaksinasi hewan dapat semakin meningkatkan laju vaksinasi PMK secara nasional.

Oleh karena itu, Wiku mengimbau pemerintah untuk menggencarkan upaya vaksinasi ke ternak rentan PMK. Dia pun mengimbau agar para peternak dapat kooperatif saat ternaknya akan divaksin.

"Kami dapat sampaikan bahwa vaksin PMK aman sehingga peternak tidak perlu ragu dan khawatir," tegas Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.