Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Layak Jadi Sekjen PBB Usai Masa Jabatan Habis

Kompas.com - 14/11/2022, 13:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa usai lengser dari jabatan sebagai presiden bakal aktif di sektor lingkungan hidup agar Indonesia menjadi lebih hijau.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berkelakar bahwa Jokowi layak menjadi bagian dalam struktur Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Bahkan, menurutnya, Jokowi layak menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB.

"Karena legacy yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti atau 20 Oktober itu layak dijadikan Sekjen PBB," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Gelar Pertemuan Bilateral dengan Biden, Jokowi: Selamat Datang di Bali

Said meyakini bahwa Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dengan peninggalan luar biasa bagi pemerintahan selanjutnya.

Ia mengingatkan, Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

"Secara konstitusional, bapak presiden per 20 Oktober 2024 mengakhiri masa jabatan dengan legacy yang luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah masa jabatannya berakhir pada 2024.

"Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa," kata Jokowi dalam wawancara bersama The Economist, dikutip dari tayangan YouTube The Economist.

Baca juga: Jokowi Akan Pulang Kampung ke Solo Setelah Lengser, Jadi Rakyat Biasa

Jokowi menyampaikan, setelah lengser, ia akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau.

"Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berbicara soal sistem meritokrasi yang bisa menjadi warisan di ujung masa jabatannya.

Ia berharap, ada perubahan pola pikir dan cara kerja supaya Indonesia dapat menjadi negara maju.

"Dengan perubahan mindset, dengan perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa melompat ke negara maju," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: ASEAN Selangkah Lebih Maju dalam Hal Pembayaran Lintas Batas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com