Presiden Jokowi sendiri sedianya belum pernah berkomentar langsung soal pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Namun, gelagat orang nomor satu di RI itu ditafsirkan publik sebagai sinyal keretakan hubungannya dengan Paloh.
Baru-baru ini, Jokowi tak menghadiri acara HUT ke-11 Partai Nasdem. Padahal, belum lama ini mantan Wali Kota Solo itu hadir di acara ulang tahun Partai Golkar dan Partai Perindo.
Presiden memang diagendakan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 10-13 November 2022.
Namun, mantan Wali Kota Solo itu juga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Nasdem barang lewat video. Padahal, sebelumnya, Nasdem mengaku akan memutarkan video ucapan ulang tahun partainya dari Jokowi di acara HUT partai.
"Kenapa Pak Jokowi enggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem, mau dikirim video, ah itu bagus, kalau nggak dikirim video mungkin karena kesibukan," kata Paloh menanggapi perihal ucapan ulang tahun itu.
Baca juga: Soal Nasib Nasdem di Kabinet, Surya Paloh: Terserah, Bola di Tangan Presiden
Jokowi sebelumnya juga sempat menyinggung reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pascadeklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem.
Kepala negara bilang, tak menutup kemungkinan dirinya merombak kabinet. Namun, dia belum bisa menentukan waktunya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Di saat bersamaan, PDI-P, partai penguasa yang menaungi Jokowi, vokal terhadap langkah Nasdem mencalonkan Anies.
Berkali-kali partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyindir Nasdem. PDI-P bahkan menyentil ada "biru" yang lepas dari pemerintahan.
Kendati tak gamblang menyebut Nasdem, namun, warna biru identik dengan partai yang dimotori Surya Paloh itu.
"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).
Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?
Hasto juga terang-terangan menyebutkan bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem kontradiktif terhadap pemerintahan Jokowi. Dia berkata, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini.
Misalnya, terkait ibu kota negara. Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta, padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur.
"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar Hasto di Gedung Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin (10/10/2022).