Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Surya Paloh Ngotot Tetap Bersahabat dengan Jokowi meski Capreskan Anies...

Kompas.com - 12/11/2022, 14:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sinyal Jokowi

Presiden Jokowi sendiri sedianya belum pernah berkomentar langsung soal pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Namun, gelagat orang nomor satu di RI itu ditafsirkan publik sebagai sinyal keretakan hubungannya dengan Paloh.

Baru-baru ini, Jokowi tak menghadiri acara HUT ke-11 Partai Nasdem. Padahal, belum lama ini mantan Wali Kota Solo itu hadir di acara ulang tahun Partai Golkar dan Partai Perindo.

Presiden memang diagendakan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 10-13 November 2022.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu juga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Nasdem barang lewat video. Padahal, sebelumnya, Nasdem mengaku akan memutarkan video ucapan ulang tahun partainya dari Jokowi di acara HUT partai.

"Kenapa Pak Jokowi enggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem, mau dikirim video, ah itu bagus, kalau nggak dikirim video mungkin karena kesibukan," kata Paloh menanggapi perihal ucapan ulang tahun itu.

Baca juga: Soal Nasib Nasdem di Kabinet, Surya Paloh: Terserah, Bola di Tangan Presiden

Jokowi sebelumnya juga sempat menyinggung reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pascadeklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem.

Kepala negara bilang, tak menutup kemungkinan dirinya merombak kabinet. Namun, dia belum bisa menentukan waktunya.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Sentilan PDI-P

Di saat bersamaan, PDI-P, partai penguasa yang menaungi Jokowi, vokal terhadap langkah Nasdem mencalonkan Anies.

Berkali-kali partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyindir Nasdem. PDI-P bahkan menyentil ada "biru" yang lepas dari pemerintahan.

Kendati tak gamblang menyebut Nasdem, namun, warna biru identik dengan partai yang dimotori Surya Paloh itu.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?

Hasto juga terang-terangan menyebutkan bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem kontradiktif terhadap pemerintahan Jokowi. Dia berkata, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini.

Misalnya, terkait ibu kota negara. Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta, padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar Hasto di Gedung Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin (10/10/2022).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com