Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Honor yang Ditawarkan BRIN Turun Terus, Calon Enumerator Protes lalu Dimarahi, Pilih Mundur

Kompas.com - 10/11/2022, 15:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Enumerator Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022 Dhinia Eka Wahyuning Resti mengungkapkan, dirinya dan ribuan orang lainnya digantung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selama satu bulan lebih.

Persoalan ini terjadi lantaran honor bagi enumerator atau surveyor SDKI yang ditentukan oleh BRIN berubah-ubah dan semakin kecil. Hal itu membuat mereka enggan menandatangani kontrak dengan pihak BRIN.

Padahal, kata Dhinia, selama satu bulan tersebut pihaknya menolak berbagai panggilan interview.

“Kami digantung sudah satu bulan. Ada beberapa panggilan interview yang kami tolak demi SDKI dari BRIN ini,” kata Dhinia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Penjelasan The Goods Dept soal Viral Paksa Karyawan Mengundurkan Diri atau Bayar Ganti Rugi Rp 30 Juta

Dhinia menuturkan, tidak semua ‘calon’ petugas SDKI tahun 2022 merupakan fresh graduate atau baru lulus dari perguruan tinggi. Beberapa dari mereka merupakan peneliti senior yang telah berkeluarga.

“Yang katanya ‘calon’ petugas di sini juga bukan sepenuhnya freshgrad, ada bapak ibu peneliti yang lebih senior dari kami,” tutur Dhinia.

Dhinia membeberkan ketidakjelasan proses persiapan SDKI oleh BRIN.

Mulanya, setelah menerima informasi pelaksanaan SDKI Tahun 2022, berbagai tim riset dari berbagai wilayah di Indonesia mendaftarkan diri.

Mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa training akan digelar pada 29 September. Padahal, peserta SDKI tahun 2022 baru diumumkan pada hari itu juga.

Baca juga: Calon Enumerator Mengundurkan Diri Massal karena Honor Tak Layak, Ini Tanggapan BRIN

“Serba dadakan semua, jadi persiapannya kayak belum lengkap terus ada yang berubah-ubah gitu,” ujar Dhinia.

Adapun pelatihan survei SDKI itu dilaksanakan 7 di training center di Indonesia. Dhinia dan timnya kemudian mengikuti pelatihan di Bali.

Dalam pembukaan pelatihan itu, Ketua Pelaksana sekaligus Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN membeberkan besaran honor yang akan didapatkan enumerator.

Honor tersebut meliputi uang harian sebesar 70 persen dari uang harian sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) per hari masing-masing wilayah, uang transport sesuai SBM, dan penginapan Rp 150.000 per hari.

Baca juga: BRIN Alihkan Proyek Drone “Elang Hitam” ke Versi Sipil, Kini Dikembangkan untuk Awasi Kebakaran Hutan

Selain itu adalah honor Rp 12.500 per satu Blok Sensus (BS) dan honor untuk pewawancara Rp 8.000 per responden.

Namun, angka tersebut berubah menjadi Rp 50.000 untuk penginapan. Uang honor harian juga berubah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com