Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Situasi Myanmar Tak Boleh Menghambat Perkembangan ASEAN

Kompas.com - 10/11/2022, 08:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, situasi di Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers secara daring dari Kamboja, Rabu (9/10/2022).

"Situasi Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN," ujar Retno dilansir dari tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (10/10/2022).

Baca juga: Delegasi Myanmar Berharap Kolaborasi Pemuka Agama Indonesia Tuntaskan Konflik Rohingya

Kehadiran Retno di Myanmar dalam rangka mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 yang digelar di Phnom Penh.

Retno menjelaskan, KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan digelar dalam plenary session dan treaty session.

Dalam plenary session, akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN.

Sementara untuk treaty session terdapat dua isu besar yang akan dibahas. "Yakni hubungan ASEAN dengan pihak luar tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar," jelas Retno.

"Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespons situasi di Myanmar. Terutama tidak adanya komitmen dari militer myanmar dalam menindaklanjuti five point consensus," katanya.

Baca juga: Menteri Luar Negeri ASEAN Berkumpul di Jakarta Bahas Perdamaian Myanmar

Retno menuturkan, hasil upaya para pemimpin ASEAN ini akan terlihat hasilnya jika ada upaya militer Myanmar untuk menindaklanjuti lima poin konsensus yang sebelumnya sudah disepakati.

Namun demikian, terlepas dari kekecewaan karena tidak adanya kemajuan tindak lanjut dari poin-poin konsensus oleh militer Myanmar, Retno meyakini ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar.

"Termasuk melalui bantuan kemanusiaan," katanya.

Retno melanjutkan, untuk mempersiapkan retreat para pemimpin ASEAN yang akan membahas isu Myanmar pada 11 November, para Menlu ASEAN akan bertemu pada Kamis ini

Tujuannya untuk membahas rekomendasi selanjutnya yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada 11 November.

"Pertemuan para menlu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus para menlu ASEAN yang diselengggarakan di Sekretariat ASEAN Jakarta pada 27 Oktober lalu," tambah Retno.

Baca juga: PBB Desak Malaysia Setop Pulangkan Pencari Suaka Myanmar, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, para menteri luar negeri Asia Tenggara mulai bertemu di Jakarta pada Kamis (27/10/2022) untuk membahas bagaimana memulai proses perdamaian yang terhenti di Myanmar yang dikuasai militer.

Sejauh ini, kondisi di Myanmar dinilai mengkhawatirkan. Puluhan orang tewas dalam beberapa pekan terakhir saat kekerasan meningkat.

Dilansir Reuters, pertemuan di sekretariat ASEAN tidak akan dihadiri perwakilan dari Myanmar.

Para jenderal Myanmar telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu, ketika tentara menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Nobel Aung San Suu Kyi.

Pemerintahan pasca-kudeta menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis. Mereka juga meluncurkan tindakan keras mematikan yang telah menimbulkan gerakan perlawanan bersenjata.

Baca juga: Tiba di Kamboja, Jokowi Akan Hadiri Puluhan Pertemuan Bilateral di KTT ASEAN

Ketua ASEAN yang saat ini dipegang Kamboja mengatakan, pembicaraan itu bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana mendorong proses perdamaian di Myanmar.

Pihak Myanmar sendiri telah diundang untuk mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan di Indonesia. Akan tetapi junta tidak setuju.

ASEAN memimpin upaya perdamaian internasional tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menghormati komitmennya dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan kelompok itu tahun lalu.

Lima poin "konsensus" termasuk penghentian segera kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com