Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres, Jokowi Dinilai "Turun Kelas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang kerap mengumbar sinyal dukungan politik buat figur calon presiden (capres) tidaklah elok.

Menurut dia, secara etika, tidak baik jika presiden yang masih menjabat terlalu ikut campur dalam urusan pencapresan.

"Mestinya Jokowi bisa jadi kingmaker yang andal, yang bagus, tetapi dengan statement-statement yang membuat riuh rendah dan banyak mendapat kritikan publik membuat Jokowi turun kelas, tidak seelegan seperti presiden yang bijaksana," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Pengamat: Ada Kepentingan Politik di Balik Sinyal Dukungan Jokowi buat Kandidat Capres

Ujang menilai, belakangan Jokowi memang terkesan aktif dalam urusan pencapresan. Perihal pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, Jokowi disebut-sebut terlibat.

Beberapa waktu lalu Jokowi juga pernah mengisyaratkan dukungannya buat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai capres.

Terbaru, mantan Wali Kota Solo itu melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah mendeklarasikan kesiapannya untuk maju sebagai presiden.

Ujang berpandangan, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah terus berubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Ujang menduga, obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang nomor satu di RI itu jika kelak tak lagi menjabat.

Menurutnya, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dia, sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun tahta.

Namun demikian, lanjut Ujang, langkah politik presiden akan selalu membawa konsekuensi. Dukungan politik yang terlalu diumbar mau tak mau menimbulkan kegaduhan di publik.

Meski Jokowi punya hak untuk mendukung figur tertentu, Ujang mengatakan, presiden masih dibatasi oleh etika politik.

Oleh karenanya, ketimbang terlalu banyak bicara soal pencapresan, Jokowi disarankan fokus bekerja menuntaskan sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun lagi.

"Kalau ini terus-menerus dilakukan Jokowi, pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya tidak terlalu produktif itu akan menimbulkan gejolak politik tersendiri di masyarakat kecil sedang atau menengah," kata Ujang.

"Mestinya Jokowi legowo saja menyerahkan pencapresan itu kepada ketua umum partai," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal sinyal dukungan pencapresan untuk Prabowo Subianto berujung gaduh. Jokowi dikritik oleh sejumlah elite politik.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Demokrat: Jokowi Terlalu Dalam Campuri Kedaulatan Partai

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.