Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Bersama PKS-Demokrat Batal Digelar 10 November

Kompas.com - 07/11/2022, 18:18 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” tutur Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambungnya.

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

Adapun rapat majelis syuro merupakan mekanisme internal PKS untuk menentukan langkah politik terkait koalisi dan pengusungan capres-cawapres.

Sementara AHY tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Willy menyatakan, proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.

Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” paparnya.

Baca juga: PKS Digoda PKB, Nasdem Murka soal Isu 2 Menteri hingga Demokrat Sebut Hantu Demokrasi

Willy mengatakan, deklarasi koalisi paling cepat dilakukan akhir tahun 2022. Namun, proses deklarasi koalisi belum tentu dilakukan bersama ketiga parpol.

“Jadi tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai. Kita mengutamakan satu, spirit yang sama dengan nama Koalisi Perubahan. Kedua, skenario mana yang efektif. Skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas,” tandasnya.

Sebelumnya deklarasi koalisi 10 November 2022 diusulkan Partai Nasdem. Namun, saat ini ketiga parpol masih membahas berbagai kesepakatan pembentukan koalisi.

Salah satunya terkait figur calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com