Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Perindo 4,5 Persen, Jokowi: Gede Banget Lho!

Kompas.com - 07/11/2022, 17:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, elektabilitas Partai Perindo yang sudah mencapai 4,5 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas sangat besar.

Jokowi mengatakan, perolehan tersebut bahkan melampaui elektabilitas tiga partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

"Saya melihat terakhir survei Litbang Kompas, Partai Perindo itu dapat gede banget lho 4,5 persen, hati-hati, sudah 4,5 persen. Saya cek lagi, saya detilkan lagi, sudah mengalahkan tiga partai yang di parlemen," kata Jokowi dalam acara perayaan HUT Partai Perindo, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Perindo Incar 2 Digit Kursi di Parlemen, Minta Kiat dari Jokowi

Jokowi mengaku kaget melihat elektabilitas Perindo tersebut. Namun, ia dapat memahami elektabilitas Partai Perindo melonjak karena partai tersebut merekrut tokoh-tokoh besar.

Ia mengatakan, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin yang bergabung ke Perindo membawa gerbongnya tersendiri.

"Yang masuk Perindo dengan gerbong yang panjang-panjang seperti ini, enggak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa," kata Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Sambil berseloroh, Jokowi juga menyebut tingginya elektabilitas Perindo tak lepas dari Mars Perindo yang terdengar di mana-mana.

"Yang tiap hari saya dengar Mars Perindo itu ada di mana-mana, waduh ini bisa memperngaruhi benar ini. Komunikasi politik seperti ini yang masif dilakukan Perindo dan itu akan mempengaruhi para pemilih," kata Jokowi.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 24 September-7 Oktober 2022, Perindo tercatat memiliki elektabilita sebesar 4,5 persen, di atas ambang batas parlemen 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com