Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Anies Pilih Cawapres Non Parpol, AHY: Jangan Bicara ke Sana Dulu

Kompas.com - 26/10/2022, 18:10 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mau berandai-andai terkait figur calon wakil presiden (cawapres) pilihan Anies Baswedan dari unsur non partai politik.

Sebab, ia mengaku, ingin lebih dulu membangun soliditas antara tiga partai calon mitra koalisi yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Jangan lah kita bicara ke sana dulu. Sekali lagi kita ingin meyakinkan semuanya semakin menyatu,” tutur AHY ditemui di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Empat Kali Bertemu Surya Paloh, AHY Tak Kunjung Dapat Tiket Cawapres

Ia mengklaim pada saatnya ketiga parpol bakal membahas soal penentuan cawapres. Namun pada saat ini proses penjajakan belum sampai ke arah tersebut.

Di sisi lain AHY menjelaskan pembentukan koalisi belum terwujud karena ingin memastikan berbagai hal dengan baik.

Sebab pembentukan koalisi bertujuan untuk berjuang bersama memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kami lebih cocok tidak diburu-buru. Tapi benar-benar sampai ketemu titik yang membuat kita semua yakin. Karena kami ingin menang,” sebut dia.

Baca juga: Soal Wacana Anies-AHY, Surya Paloh: Yang Baik-baik Pasti Saya Restui

“Bukan hanya ingin sekedar jalan bersama. Itu sebuah awal, tapi pada akhirnya ingin menang,” tegasnya.

Meski demikian AHY pun menyatakan kesiapannya jika didapuk sebagai cawapres untuk mendampingi Anies.

Namun ia tidak memaksakan keinginannya itu pada para parpol calon mitra koalisi.

“Yang jelas kita sepakat di sini untuk Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera masyarakatnya, kita harus kompak dulu, harus solid,” imbuhnya.

Adapun usulan untuk mengusung cawapres non parpol disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Baca juga: Pertimbangkan AHY Jadi Cawapres Anies, Surya Paloh: Kita Nominasikan, Kita Utak-atik

Menurutnya hal itu bisa menjadi pertimbangan agar tidak menyebabkan tumpang tindih keuntungan pada parpol calon mitra koalisi.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" ungkap Ali dihubungi Kompas.com, Selasa (18/10/2022).

Diketahui, Anies diberi hak prerogratif oleh Surya Paloh untuk menentukan sendiri pasangan cawapresnya. Namun hingga kini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum menentukan siapa cawapres yang akan menjadi pasangannya.

Di sisi lain, PKS ingin mengusung kadernya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai cawapres. Pun demikian Demokrat yang ingin menjadikan AHY sebagai pasangan Anies di kontestasi nasional itu.

Baca juga: AHY Kembali Temui Surya Paloh, Demokrat: Semakin Intens Berkomunikasi

Sejumlah elite di ketiga parpol calon koalisi itu pun mengamini bahwasannya salah satu kendala belum terbentuknya koalisi ini adalah belum diputusnya siapa cawapres yang akan mendampingi Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com