Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Kerahkan 14.300 Prajurit Amankan VVIP pada KTT G20 Bali

Kompas.com - 20/10/2022, 13:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika mengerahkan 14.300 prajurit untuk mengamankan titik very-very important person (VVIP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang berlangsung pada November 2022.

Selain itu, juga terdapat sekitar 3.200 personel Polri dan 492 personel dari institusi lain yang turut mengamankan titik VVIP.

“Mereka semua itu masuk dalam tugas kami (pengamanan VVIP). Oleh karena itu, TNI-nya sendiri sekitar 14.300. Itu dalam hal personel,” ujar Andika dalam konferensi pers virtual, Kamis (20/10/2022).

Dalam pengamanan G20, Andika juga sudah membentuk beberapa Satuan Tugas (Satgas) yang mencakup Satgas VVIP, Satgas Laut, dan Satgas Udara.

Baca juga: Tersedia Gratis, Ojek Motor Listrik Bakal Jadi Angkutan Peserta G20

Andika menjelaskan, Satgas VVIP bertugas untuk mengamankan kepala negara atau pejabat setingkat kepala negara partisipan G20.

Satgas VVIP hingga kini sudah menyiapkan paket pengamanan dengan estimasi 42 kepala negara.

Sedangkan Satgas Laut akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut.

Nantinya, alat utama sistem persenjataan (alutsista) matra laut ini akan mengamankan titik lingkar Pulau Bali.

“Termasuk pengamanan atau pendampingan terhadap kapal militer negara-negara partisipan yang mungkin akan kirimkan,” ujar Andika.

Baca juga: Pemerintah Jamin Penanganan Jalur Utama Gilimanuk-Denpasar yang Lumpuh Total akibat Banjir Tuntas Sebelum G20

Sementara itu, Satgas Udara akan melibatkan empat pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara, masing-masing 2 jet tempur F-16 dan 2 jet tempur Sukhoi Su 27 serta Sukhoi Su 30.

Satgas ini juga menyiapkan 13 helikopter yang terdiri dari 5 helikopter TNI AL, 2 helikopter TNI AD, dan 6 helikopter TNI AU.

Di samping itu, Satgas Udara juga menyiapkan 2 pesawat hercules, masing-masing khusus medis dan angkut.

“Selain itu, kami menggelar satu pesawat Boeing VIP apabila diperlukan sebagai tambahan. Kemudian, juga ada pesawat Boeing, jumlahnya dua yang fungsinya sebagai pengintai. Jadi secara umum itu yang kami gelar,” jelas Andika.

Baca juga: Jadi Landmark Ikonik, Ini Monumen G20 di Bali

Tak hanya itu, Satgas Udara juga melibatkan 19 Pangkalan Udara (Lanud) yang terbentang dari Sumatera, kecuali Aceh, Jawa, Bali, Lombok, serta Kalimantan yang berada di Banjarmasin dan Balikpapan.

“Itu pangkalan udara sejumlah 19 total dan satu pelabuhan. Jadi itulah yang kami siapkan,” imbuh Andika.

Adapun forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Baca juga: KTT G20 Bali Ditargetkan Mampu Mendatangkan 50.000 Wisman

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun, terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com