Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Jika Tak Laksanakan Arahan Presiden, Silakan ke Luar Gerbong atau Saya Keluarkan

Kompas.com - 19/10/2022, 16:05 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan jajarannya keluar jika tidak bisa berkomitmen dan memiliki semangat yang sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Adapun hal ini ditegaskan Kapolri kepada seluruh jajaran Polri setelah pengarahan langsung dari Presiden Indonesia Jokowi kepada jajaran Polri di Istana, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

"Ini tentunya harus menjadi komitmen kita dan saya minta terhadap hal ini kita sama-sama, gerbong kita sama jadi kalau tidak bisa mengikuti hal ini pilihannya silakan keluar dari gerbong atau saya yang keluarkan," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).

"Ini tugas kita, ini menjadi perhatian kita tapi saya yakin dengan kerja keras, dengan kekompakan, dengan semangat soliditas, kita semua mampu untuk mengatasi hal tersebut," ujar Sigit.

Baca juga: Arahan Jokowi ke Polri, Jangan Sewenang-wenang

Adapun arahan Kapolri itu disampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari pejabat utama (PJU), kapolda, kapolres, hingga kapolsek seluruh Indonesia, melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).

Dalam video conference itu, Kapolri mengingatkan dan memperjelas arahan Presiden ke jajaran Polri.

Ia juga menginginkan jajaran Polri agar bisa satu langkah dan satu tindakan melaksanakan arahan Kepala Negara Republik Indonesia.

“Kemudian bisa menjadi sama dalam satu langkah, satu tindakan untuk melaksanakan apa yang menjadi arahan yang dikutip dari Bapak Presiden," ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan, Polri belakangan ini memang tengah menghadapi situasi yang sulit.

Oleh karena itu, Sigit meminta sikap soliditas, rasa keprihatinan bersama, saling bantu dan bahu-membahu mulai dari tingkat polsek sampai Mabes Polri untuk terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani dengan baik.

Baca juga: LSI Denny JA: Tingkat Kepercayaan Publik kepada Kapolri Lebih Tinggi daripada kepada Institusi Polri

Sigit juga mengingatkan kepada 450.000 lebih personel Polri untuk terus menjalankan tugasnya secara maksimal dan mengukir prestasi-prestasi yang bisa membanggakan negara dan masyarakat Indonesia.

“Arahan Pak Presiden sudah jelas kemarin dan saya kira ini adalah perintah dari pimpinan tertinggi yang harus kita laksanakan. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita laksanakan dengan baik di lapangan, yang kurang jelas tanyakan sehingga kemudian tidak ada keraguan lagi, hindari pelanggaran, perbanyak perbuatan baik dan prestasi," papar Sigit.

Ratusan pejabat polisi, mulai dari Kapolri, kapolda seluruh Indonesia, dan kapolres mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (14/10/2022).

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan sejumlah hal terkait judi online, gaya hidup mewah, pelanggaran anggota Polri, hingga mengingatkan jajaran Korps Bhayangkara tetap solid mengawal kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kapolri: Kapolda yang Tak Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik Akan Dievaluasi

Sigit pun berjanji akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas untuk mengurangi dan memberantas salah satu faktor yang membuat kepercayaan publik menurun ini.

"Tentunya kita semua sepakat bahwa hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik, terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden," kata Sigit.

"Dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com