Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/10/2022, 05:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden RI Joko Widodo tak membiarkan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, tanpa aturan teknis seperti saat ini.

"Ini yang harus disadari presiden. Dia (pj kepala daerah) akan pegang masa jabatan lama. Ada yang 2, 3 tahun," ujar peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, ketika dihubungi pada Selasa (11/10/2022).

"Saya menduga seperti itu (dibiarkan), tidak ada sikap tegas presiden soal pengisian pj ini," ia menambahkan.

Fadli menilai bahwa orang-orang di sekitar presiden semestinya mengingatkan Jokowi untuk tidak membiarkan keadaan saat ini.

Baca juga: Mendagri Diminta Cabut SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Tanpa mekanisme yang transparan dan terukur, penunjukan pj kepala daerah akan dinilai kontroversial oleh publik yang mencurigai bahwa ada kepentingan politik di balik nama pj kepala daerah yang ditunjuk.

Sebab, penunjukan pj kepala daerah adalah wewenang pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri berwenang menunjuk pj bupati dan wali kota, sementara Presiden berwenang menunjuk pj gubernur.


"Potensi sangat besar ke sana (kepentingan politik). Menurut saya ada kepentingan politk yang besar dalam pengisian pj ini, makanya selalu ini dibiarkan dalam ruang yang dirasa sangat abu-abu," ungkap Fadli.

"Coba ini dibawa ke ruang yang lebih transparan, tentu kontroversi akan berhenti," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Didesak Terbitkan PP Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Bukan Permendagri

Tak hanya soal kepentingan politik, penunjukan pj kepala daerah secara sepihak seperti saat ini juga dianggap bakal berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

"Berpengaruh juga pada netralitas (ASN) dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Maka prosesnya harus terang, jangan abu-abu," kata Fadli.

"Pengisian pj ini bukan main-main. Ini bukan pj kepala daerah yang dijabat 2-3 bulan di masa antara sampai terpilihnya kepala daerah definitif," imbuhnya.

Terlebih, amanat untuk pembuatan peraturan teknis turunan untuk penunjukan pj kepala daerah telah disuarakan Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman RI.

Baca juga: Pj Kepala Daerah Bisa Sanksi Tanpa Izin, Kemendagri: Demi Efisiensi

Secara spesifik, Ombudsman RI bahkan telah menemukan 3 malaadministrasi Kemendagri soal penunjukan pj kepala daerah.

Ombudsman memerintahkan dilakukannya tindakan korektif, salah satunya penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) soal penunjukan pj kepala daerah ini.

"Potensinya (kepentingan politik) sangat besar, karena ini penentuan penjabat, tersentral di pemerintah pusat. Nyaris tanpa kontrol dan tidak ada mekanisme terbuka," ujar Fadli.

"Kita tahu, kekuatan politik yang menentukan kursi penjabat ini kan juga bukan pihak yang tidak punya kepentingan di pemilu 2024. Ketika mereka memiih penjabat tentu ada yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Pemilu 2024," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.