Kompas.com - 21/09/2022, 17:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang beri kewenangan penjabat kepala daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan disalahgunakan.

Ia menilai jika SE Mendagri Nomor Nomor 821/5492/SJ berlaku, terbuka celah digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Rawan namanya abuse of power. Itu rawan sekali. Maka terkait dengan itu kita coba diskusikan apakah misalnya coba dicabut digantikan dengan surat edaran yang baru,” tutur Saan dalam rapat bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Mendagri Diminta Cabut SE yang Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Ia mendorong agar Mendagri Tito Karnavian merevisi atau mengganti SE tersebut.

“Dievaluasi, atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu supaya dasar hukumnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada,” jelasnya.

Dalam pandangannya, pejabat sementara seperti penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), pejabat sementara (Pjs) kepala daerah dapat memakai SE tersebut untuk bersikap sewenang-wenang.

“Dia (pejabat sementara) akan menyalahgunakan SE Mendagri untuk kepentingan politiknya, akan bertindak sewenang-wenang terhadap ASN karena tidak perlu izin tertulis,” papar Saan.

Baca juga: Rapat Bersama Mendagri, Komisi II Bakal Minta Penjelasan soal SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

“Sekarang kan jumlahnya besar, kontrol dari Kemendagri itu menjadi lebih besar lagi mengawasi itu semua,” imbuhnya.

Diketahui SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ diteken Tito pada 14 September 2022.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengklaim SE tersebut bertujuan agar pengelolaan kepegawaian di daerah berjalan efektif dan efisien.

Kewenangan pemberhentian dan mutasi diberikan agar pejabat sementara bisa langsung mengambil tindakan proses birokrasi yang lama jika harus meminta izin pada Kemendagri.

Baca juga: Jokowi: Nama Pj Gubernur DKI Jakarta Belum Sampai ke Saya, Mungkin Baru ke Mendagri

Misalnya pemberhentian pada ASN yang terlibat kasus korupsi atau pelanggaran disiplin berat.

Begitu pun proses administrasi mutasi ASN ke wilayah lain juga bakal melalui Ditjen Otonomi Daerag (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Nasional
Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Nasional
Saut Kritk Usulan Johanis Tanak Terapkan Retorative Justice di Tipikor: Negara Makin Amburadul

Saut Kritk Usulan Johanis Tanak Terapkan Retorative Justice di Tipikor: Negara Makin Amburadul

Nasional
Polri Bentuk Tim Gabungan Dalami Dugaan 'Konsorsium 303' dan Judi 'Online'

Polri Bentuk Tim Gabungan Dalami Dugaan "Konsorsium 303" dan Judi "Online"

Nasional
Putri Candrawathi: Mohon Izin Titipkan Anak Saya di Rumah dan Sekolah

Putri Candrawathi: Mohon Izin Titipkan Anak Saya di Rumah dan Sekolah

Nasional
Polri Periksa Perusahaan Penyewa dan Operator 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Polri Periksa Perusahaan Penyewa dan Operator "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.