Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Kompas.com - 07/10/2022, 18:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekreteriat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

Heru ditetapkan menjadi penjabat untuk mengisi kursi Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi ditinggalkan oleh Anies Baswedan yang habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

Selanjutnya, jabatan Gubernur DKI definitif akan ditentukan melalui Pilkada yang digelar serentak pada November 2024.

Baca juga: Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Diberitakan Kompas.id, Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI melalui rapat tim penilai akhir (TPA) di Istana Merdeka pada Jumat (7/10/2022) siang.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Heru memberikan jawaban singkat.

"Kapan, saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, sempat beredar tiga nama di bursa calon penjabat Gubernur DKI. Selain Heru, dua lainnya yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah, lalu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bachtiar.

Lantas, siapakah sosok Heru Budi Hartono sebenarnya?

Biodata Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono bukan orang baru di pemerintahan. Sosoknya sudah malang melintang mengisi berbagai jabatan di pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

Heru mengawali kiprahnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dari tahun ke tahun, kariernya terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi kepala bagian.

Tahun 2013, Heru sempat menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Jabatan itulah yang akhirnya mendekatkan Heru dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Karier Heru kian moncer. Tahun 2014, dia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Namun, jabatan itu hanya Heru emban selama setahun. Tahun 2015, dia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pebgelola Keuangan dan Aset Daerah.

Belasan tahun berkiprah di pemerintah provinsi DKI juga merekatkan Heru dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Jokowi, dan naik jabatan sebagai Gubernur setelah Jokowi jadi presiden.

Saking dekatnya, Heru nyaris dipinang Ahok sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada Pilkada DKI 2017 lalu, Ahok mulanya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen.

Baca juga: 3 Nama Calon Pj Gubernur Usulan DPRD DKI: Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar

Namun, Bupati Belitung Timur itu akhirnya maju lewat jalur partai politik berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Heru pun urung jadi pendamping Ahok.

Medio Juli 2017, Heru ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Dia kembali bekerja di bawah Jokowi, namun kali ini dalam naungan atap Istana.

Lima tahun menjabat Kasetpres, Heru kini terpilih sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Harta kekayaan

Harta kekayaan Heru yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbarunya yakni Rp 31,9 miliar.

LHKPN itu dilaporkan Heru pada 16 Februari 2022 dan tercatat dalam situs e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merujuk LHKPN, Heru memiliki 12 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Bekasi, hingga Karawang yang nilainya sebesar Rp 23.445.346.868.

Heru juga memiliki 7 alat transportasi dan mesin berupa mobil dan motor senilai Rp 1.293.369.000.

Baca juga: Pamit ke Warga Kampung Gembira Gembrong Jelang Lengser, Anies: Kapan-kapan Saya Main ke Sini Ya

Lalu, harta bergerak lainnya milik mantan Wali Kota Jakarta Utara itu sebesar Rp 617.450.000. Kemudian, surat berharga senilai Rp 3.692.500, serta kas dan setara kas Rp 12.675.771.879.

Sehingga, total harta kekayaan Heru dikurangi hutangnya Rp 6.058.945.215 total sebesar Rp 31.987.685.032.

Harta kekayaan Heru itu naik sekitar Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya yang jumlahnya Rp 25.830.443.058.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com