Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/10/2022, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, kemungkinan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta dicopot karena tragedi Kanjuruhan harus bergantung pada hasil investigasi.

Diketahui, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat telah lebih dulu dicopot oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin (3/10/2022) malam. Tragedi Kanjuruhan ini menewaskan ratusan orang di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

"Itu nanti kan di dalam investigasi lapangannya. Jangan kita menduga-duga. Investigasi lapangan, yang menghasilkan apa. Temuan lapangannya menunjukkan apa," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Empati Tragedi Kanjuruhan,190 Pertandingan Sepakbola Liga 3 Jateng Ditunda

Pacul menjelaskan, saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan.

Dia menyebut tim itu sama seperti tim khusus yang dibentuk Polri untuk mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di mana ternyata Brigadir J dibunuh oleh Ferdy Sambo.

"Sama seperti kemarin tim Sambo, yang terlibat siapa saja," ucapnya.

Baca juga: UPDATE Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan Capai 131 Jiwa

Sementara itu, Pacul percaya setiap personel yang membuat kesalahan, pasti akan dihukum.

Dia percaya Polri akan menerapkan hukuman bagi anggota-anggotanya yang melanggar.

"Setiap kesalahan di dalam sebuah organisasi, personel yang salah dalam sebuah organisasi itu pasti ada SOP hukumannya. Apakah ada kemudian didemosi, apa itu di-PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), semuanya tergantung situasinya. Jadi kita percaya itu di Polri," imbuh Pacul.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta patut dimintai pertanggungjawabannya, bahkan dicopot dari jabatannya terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang.

Baca juga: Profil Singkat Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Usman juga menilai, ada unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa itu.

"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut, atau tidak segera menindak anggotanya yang menyebabkan banyak kematian warga," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Menurut Usman, pencopotan itu diperlukan karena Nico memegang unsur keamanan tertinggi di wilayah Jatim.

Oleh karena itu, ia menilai, sudah sepatutnya Nico bertanggung jawab penuh atas keselamatan masyarakat, terutama di Stadion Kanjuruhan.

Baca juga: Fathir Tertunduk Lesu, Sesali Tak Bisa Selamatkan Nyawa Sepupunya Saat Tragedi Kanjuruhan

Ia juga meminta pemerintah dan tim investigasi independen yang dikepalai oleh Menko Polhukam Mahfud MD segera menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu, Usman meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memantau dan memeriksa kinerja anak buahnya di lapangan.

Menurut dia, kejadian ini disebabkan kinerja Polri yang rendah.

"Bahkan Kapolri harus dimintai tanggung jawab atas banyaknya masalah kepolisian, terutama rendahnya kinerja Polri," ujar Usman.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan: Simpang Siur Informasi, Menanti Tanggung Jawab, dan Momen Introspeksi

Lebih lanjut, Usman menyampaikan, kematian ratusan orang di stadion Kanjuruhan seharusnya tak perlu terjadi jika aparat mengetahui pengamanan sesuai prosedur.

Ia pun meminta Kapolda Jawa Timur dan Ketua PSSI mundur sebagai dampak keteledoran mereka.

"Semua pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu, termasuk ketua PSSI, seharusnya mundur. Sebab, ini sudah berskala tragedi nasional, bahkan tragedi dunia," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Nasional
Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Nasional
Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Nasional
Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Nasional
Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Nasional
Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Nasional
Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Nasional
Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.