Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: Dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Kompas.com - 04/10/2022, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akhirnya resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) mereka untuk Pemilu 2024.

Deklarasi pencalonan Anies diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Senin (3/10/2022).

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," kata Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Ditetapkannya Anies sebagai capres Nasdem bukannya tiba-tiba. Sebelumnya, nama Anies sudah masuk bursa bakal capres Nasdem, bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Berikut perjalanan Nasdem dalam menentukan calon presidennya untuk Pemilu 2024.

Tiga nama

Medio Juni 2022, Nasdem mengumumkan tiga nama tokoh yang masuk dalam bursa pencalonan presiden mereka. Ketiganya yakni Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Saat itu, Surya Paloh telah mengatakan bahwa dari ketiga nama, Nasdem akan menentukan satu sosok untuk diusung sebagai capres definitif.

"Insya Allah kita akan tetapkan satu (bakal capres)," katanya di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Nasdem Bebaskan Anies Pilih Sendiri Cawapres 2024

Nama Anies terpilih karena paling banyak direkomendasikan menjadi capres oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem.

Dari 34 DPW partai yang memberikan suara, hanya Kalimantan Timur dan Papua Barat yang tidak memilih nama Anies.

Anies dipilih juga karena faktor elektabilitasnya yang tinggi, sama seperti sosok Ganjar Pranowo. Dalam survei berbagai lembaga, elektabilitas keduanya hampir selalu berada di tiga besar.

Sementara, nama Andika dipilih karena dianggap berkomitmen menjaga stabilitas bangsa dan negara.

Kode Anies

Anies sendiri sejak awal menyambut baik langkah Nasdem. Orang nomor satu di Ibu Kota Negara ini mengaku tersanjung dan mengapresiasi usulan partai besutan Surya Paloh itu.

"Ini adalah sebuah kehormatan. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi, terima kasih dan respek kepada DPW Nasdem yang mengusulkan," kata Anies saat ditemui di Pancoran Soccer Field, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022), dilansir dari Tribun Jakarta.

Namun demikian, ketika ditanya kesediaannya menjadi capres Nasdem, Anies saat itu bilang, dirinya masih harus menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga pertengahan Oktober 2022.

"Saat ini saya masih terus menjalankan amanat di Jakarta. Amanat dari masyarakat Jakarta adalah amanat utama yang harus saya tunaikan sampai Oktober nanti, karena itu saya harus fokus di dalam urusan Jakarta," tuturnya.

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Belakangan, Anies menyatakan dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang hendak mengusungnya.

Anies mengatakan, tidak tergabungnya dia sebagai kader partai politik mana pun justru membuatnya leluasa berkomunikasi dengan seluruh faksi.

"Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan," katanya kepada Reuters dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Pernyataan Anies itu pun dinilai banyak pihak sebagai kode bagi para partai politik untuk meminangnya sebagai capres.

Baca juga: Anies Dibolehkan Nasdem Pilih Cawapresnya Sendiri, Siapa yang Ditunjuk?

Resmi

Akhirnya, 3,5 bulan sejak mengumumkan tiga nama bakal capres, Nasdem ambil keputusan. Pengumuman capres Nasdem ini lebih cepat satu bulan dari jadwal awal pada November mendatang.

Di antara Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, nama Anies Baswedan yang akhirnya dipilih sebagai capres Nasdem.

Surya Paloh mengungkap, alasan partainya mengusung Anies adalah karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Menurut Paloh, pikiran-pikiran Anies sejalan dengan apa yang diyakini Nasdem, baik secara makro maupun mikro.

Kendati demikian, Paloh tak mewajibkan Anies bergabung ke Nasdem. Katanya, Nasdem akan tetap mengusung Anies sekalipun dia tak menjadi kader partai.

Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri kelak.

"Bagaimana kita mau pilih Wakil Presiden yang tiba-tiba enggak cocok. Belum apa-apa sudah cari penyakit," ucap Paloh.

Anies, yang hadir dalam deklarasi tersebut langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang, langkah ini demi kemajuan bangsa.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya.

Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

Sementara, ditanya soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies belum bisa menentukan.

"Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain. Itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," katanya.

 

Butuh koalisi

Nama capres memang telah ditentukan. Namun, bukan berarti Nasdem bisa langsung membawa Anies ke panggung Pilpres 2024.

Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan mengusung capresnya.

Beberapa bulan terakhir, Nasdem rajin berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya melempar sinyal koalisi sejak lama, namun tak kunjung diresmikan.

Kendati demikian, Surya Paloh berharap kedua partai tersebut dapat berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata Paloh.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Nasdem Usung Anies: Beliau Bilang Bagus

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Aturan presidential threshold ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Deklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan oleh Partai Nasdem tidak secara otomatis menjamin langkah Gubernur DKI tersebut akan mulus melengggang sebagai kontestan di pemilihan presiden 2024 mendatang," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Menurut Bawono, bukan hal mudah menggenapkan dukungan koalisi tersebut.

Memang, beberapa bulan terakhir Nasdem tampak mesra dengan Demokrat dan PKS. Namun, dinamika politik belakangan mengisyaratkan bahwa rencana koalisi ketiga partai berlangsung alot.

Disinyalir, ini karena perbedaan pendapat soal bakal calon presiden dan wakil presiden yang hendak diusung ketiga partai.

Bawono menduga, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS punya jagoan masing-masing untuk diusung sebagai capres maupun cawapres.

"Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan, termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY (Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com