Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, ada oknum partai politik (parpol) yang mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk meminta kursi wakil gubernur Papua diberikan kepada orang dekat Istana.

Andi tak menampik bahwa oknum tersebut mendorong jabatan wagub Papua diisi oleh mantan Kapolda Papua yang sekarang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

“Kalau ke kami oknum partai, yang jelas mengaku diminta Pak Jokowi,” ungkap Andi kepada Kompas.com, Sabtu (24/9/2022). 

Baca juga: Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi tidak menyampaikan secara pasti kapan permintaan itu disampaikan.

Namun, upaya tersebut dilakukan sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

Andi mengatakan, kala itu Partai Demokrat dan Enembe sebagai ketua DPD Partai Demokrat Papua menolak permintaan oknum tersebut.

Alasannya, Partai Demokrat punya kandidat sendiri, yakni Yunus Wonda, untuk diusung menggantikan Klemen Tinal yang meninggal di Jakarta pada 21 Mei 2021.

“Jawaban kami, kalau Pak Yunus Wonda mundur, enggak mungkin, karena itu kader kami,” tutur dia.

“Tapi kalau mau bertarung, silakan dapatkan (restu) dari partai-partai (pengusung) lain,” ujar dia.

Baca juga: Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Adapun pemerintahan Enembe dan Klemen di Papua didukung oleh delapan partai politik (parpol) pengusung, yakni Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PKS, dan PKPI.

Andi mengeklaim, karena negosiasi oknum partai tersebut dan Demokrat tak berjalan lancar, oknum tersebut memberikan ancaman kepada Partai Demokrat dan Enembe.

“Ancamannya, kalau enggak mau, Pak Lukas dan Pak Yunus akan kena kasus hukum,” pungkas Andi.

Diketahui, Enembe saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Namun, Enembe belum memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Enembe justru diduga bersikap tak kooperatif dengan mengerahkan massa untuk berjaga di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Namun, kuasa hukum Enembe, Aloysius Renwarin, mengeklaim kliennya belum bisa menjalani pemeriksaan karena sakit.

Aloy mengungkapkan, Enembe mengidap tiga penyakit yakni stroke, diabetes dan ginjal.

Kasus Enembe disebut tak terkait urusan politik

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebelumnya menegaskan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe adalah murni kasus hukum.

Menurut Mahfud, persoalan itu bukan kasus politik.

"Saya tegaskan, kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik," kata Mahfud MD di Kota Malang, Jumat (23/9/2022), seperti dilansir dari Antara.

Mahfud mengatakan, dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe mencapai ratusan miliar rupiah.

"Untuk dugaan korupsinya banyak, ada Rp 566 miliar, kemudian Rp 71 miliar yang sudah diblokir," kata Mahfud.

Baca juga: KPK Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan Penyidik di Gedung Merah Putih, Senin Depan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengungkapkan hal yang sama. Tito mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi Lukas Enembe tak terkait urusan politik.

Tito menegaskan, perkara tersebut murni urusan hukum.

“Kalau dianggap politisasi partai tertentu, orang tertentu, enggak juga,” kataTito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/9/2022).

Tito mencontohkan perkara dugaan korupsi pembangunan gereja yang melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang merupakan kader Partai Golkar.

Meski Partai Golkar berada di koalisi pemerintah, ujar Tito, kasus dugaan korupsi bupati Mimika tetap ditangani KPK.