Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Harus Lebih Hati-hati soal Ganjar, Jateng Dianggap Penentu Suara Nasional

Kompas.com - 21/09/2022, 14:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, menilai, PDI Perjuangan harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah politik mereka yang menyangkut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sebabnya, Jateng merupakan lumbung suara PDI-P. Perolehan suara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini di tingkat nasional ditentukan oleh suara di Jawa Tengah.

"Menurut saya, kemenangan PDI-P di Jawa Tengah itu adalah kata kunci kemenangan PDI-P di nasional karena dia punya pemilih terbesar," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2022).

"Kalau suara PDI-P berkurang di Jawa Tengah, boleh jadi dia akan berkurang juga di tingkat nasional karena lumbung padinya di Jawa Tengah," tuturnya.

Baca juga: Ujian Politik Ganjar Pranowo yang Kian Berat

Dengan situasi demikian, menurut Agus, PDI-P mestinya lebih cermat terhadap tokoh-tokoh partai yang punya kekuatan besar dalam mengumpulkan suara di Jateng, seperti Ganjar Pranowo dan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Salah-salah, PDI-P tak bisa meraup suara maksimal dari tambang emas mereka sendiri.

Agus lantas menyinggung dinamika politik internal PDI-P antara Ganjar dengan Puan Maharani. Ganjar berulang kali tak diundang di acara partainya sendiri yang dihadiri Puan di Jateng.

Gubernur Jawa Tengah itu juga beberapa kali disentil oleh elite partai karena dianggap berambisi mencalonkan diri di pemilu presiden.

Spekulasi yang berkembang, Ganjar diperlakukan seperti anak tiri lantaran PDI-P hendak mendorong pencalonan Puan.

Padahal, kata Agus, Ganjar merupakan sosok yang punya pengaruh besar di Jateng. Elektabilitasnya sebagai capres juga tinggi.

Oleh karenanya, menurut dia, jika PDI-P salah langkah, bukan tidak mungkin suara mereka di Jawa Tengah tidak bisa seoptimal pemilu-pemilu sebelumnya.

"Jadi PDI-P mesti sensitif terhadap aspek yang disukai masyarakat Jawa Tengah," ujar Agus.

Baca juga: Tak Diundang Lagi di Acara PDI-P, Ganjar Disebut seperti Anak Kos di Partai Sendiri

Adapun menurut Agus, besarnya suara PDI-P di Jateng tak lepas dari sejarah panjang ketokohan Soekarno dan sepak terjang Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di provinsi itu.

Sebelum PDI-P lahir, PNI yang dibentuk Soekarno selalu unggul di Jawa Tengah. Nama Soekarno pun begitu melekat dengan masyarakat Jateng.

Berangkat dari situ, lahir PDI-P yang cikal bakalnya dari PNI. Dengan mengusung Megawati, yang tak lain merupakan putri Soekarno, sebagai pimpinan partai, maka tak heran PDI-P berhasil jadi penguasa di Jateng.

"Trah Soekarno mendapat panggung, PDI-P naik sebagai partai yang terkua, dan itu tidak terkalahkan. Jadi ini historis PNI dan Soekarnoisme," terang Agus.

Selain itu, menurut Agus, besarnya nama PDI-P di Jateng juga tak lepas dari sejarah sosial politik di wilayah tersebut yang lebih dekat dengan ideologi nasionalis. Ideologi inilah yang selalu diagung-agungkan PDI-P.

Baca juga: Survei SMRC: Jika Pilpres 2024 Hari Ini, Ganjar Jadi Presiden Taklukkan Anies dan Prabowo

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo berulang kali tak diundang di acara partainya sendiri. Terbaru, Ganjar tak diundang dalam acara konsolidasi PDI-P untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, acara itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Terkait ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini dilansir dari Antara.

Bambang pun meminta publik tak perlu meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini.

"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand (mengerti)?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com