Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Presiden SBY Membangun, Jokowi Mengakselerasi Pembangunan

Kompas.com - 20/09/2022, 16:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak Presiden SBY membangun, Pak Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya melakukan akselerasi pembangunan untuk memberikan kontinuitas dan keberlangsungan pembangunan nasional kita," kata Plate di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Plate menuturkan, setiap pemerintahan memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing.

Baca juga: Jokowi Disebut Tinggal Gunting Pita, Moeldoko: Infrastruktur yang Dikerjakan Ada Datanya, Jangan Dibandingkan

Ia menyebutkan, pemerintahan SBY selama 10 tahun berhasil membangun 189,2 kilometer jalan tol, 24 proyek pembangunan bandara, dan 14 bendungan.

Sedangkan pemerintahan Jokowi, lanjut politikus Partai Nasdem itu, berusaha untuk memeratakan pembangunan infrastruktur tersebut hingga ke wilayah pelosok.

"Serta, mendorong akselerasi pembangunan di berbagai desa untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh penjuru nusantara," ujar Plate.

Plate pun membeberkan bahwa selama tujuh tahun menjabat, pemerintahan Jokowi telah membangun 1.540 kilometer jalan tol, 29 bandara, dan 12 bendungan di mana 27 bendungan lainnya ditargetkan rampung pada pada 2024.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga sudah membangun 227.000 kilometer jalan desa, 1,3 juta meter jembatan, 4.500 embung, 71.000 unit saluran irigasi, 62.500 unit penahan tanah, serta 6.100 unit tambak perahu, 10.300 unit desa, dan 57.200 badan usaha milik desa (BUMDes).

"Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dirintis pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," ujar Plate.

Ia juga mengeklaim, pemerintahan Jokowi menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur yang akseleratif dan belanja perlindungan sosial bagi masyarakat rentan melalui beragam program dan insentif.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pembangunan infrastruktur di era Jokowi yang selalu diklaim sangat pesat.

Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi Akan Tinjau Infrastruktur dan Bagikan Bansos di Maluku

AHY mengatakan, Jokowi hanya tinggal meresmikan secara simbolis dengan menggunting pita.

Sebab, menurut dia, pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah direncanakan dan dialokasikan anggarannya sejak zaman ayahnya, SBY, menjadi presiden.

"Nyatanya banyak (di zaman SBY). Drencanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?" ucap AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan, klaim-klaim sepihak oleh pemerintahan saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Baca juga: Saling Sindir Partai Demokrat dan PDI-P, dari Proyek Gunting Pita dan Pemilu 2024 Settingan

Di sisi lain, AHY mengaku tidak perlu apresiasi atas kerja-kerja SBY di masa lalu.

"Kita enggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'. Kadang-kadang saya speechless juga, tapi kenapa sih, tidak mengatakan 'terima kasih telah diletakan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen, tinggal gunting pita'," ujar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com